Home 
Peta Situs
Peta Situs Peta Situs
- Home
- Arsip
- Berita
- UU Pesisir Simpan Potensi Bahaya
- KIARA: UU PESISIR SIMPAN POTENSI BAHAYA
- Tambak Hancurkan Cagar Alam Tanjung Panjang Pohuwato
- INDONESIA HARUS SEGERA MORATORIUM INDUSTRI UDANG
- Tolak Usulan Sertifikasi Udang
- Revitalisasi Tambak Eks Dipasena Lamban
- Kasus Revitalisasi Tambak Dipasena Kiara Tuntut Pemerintah Bentuk Sagasus
- Petambak Plasma Protes Dominasi Swasta Di Industri Udang
- Shrimp farmers ask for gov't aid
- Indonesia's Struggling Shrimp Farmers Want Govt to Get in the Pond to Help Lift Prices
- 'Industri udang perlu moratorium'
- Produksi pangan berbasis korporasi dipertanyakan
- Pembukaan Tambak Perlu Dihentikan
- Perjelas Regulasi Tata Niaga
- Budidaya Perikanan Nasional Butuh Regulasi
- KIARA Desak Moratorium Industrialisasi Tambak Udang
- LSM dan Petambak Tolak Standarisasi Udang
- UDANG Perjelas Regulasi Tata Niaga
- Tren Konsumsi Udang Negara Maju Ancam Mangrove
- Kiara Tolak Usulan Sertifikasi Udang ASC
- Kaji Ulang Merauke “Food Energy Estate”
- Ornop Tuntut Moratorium Ijin Eksploitasi Sumber Daya Alam
- Komersialisasi Lautan Rugikan Nelayan
- LSM Sayangkan Liberalisasi Sektor Perikanan
- Nelayan Ikan Menjerit
- Liberalisasi perikanan tidak dinikmati rakyat
- Keunggulan Industri Perikanan Indonesia Terganjal ACFTA
- Pengelolaan Lahan Basah di Indonesia Memprihatinkan
- KIARA Minta Agar Pemerintah Tindak Tegas Setiap Praktek Dumping
- RI 'Tuan Rumah' Pembuangan Limbah
- Pertemuan Bali Menjadi Taruhan Pemerintah Untuk Selamatkan Laut Indonesia
- Sikap Pemerintah Tidak Sesuai dengan yang Terjadi pada Lingkungan Hidup
- Alat Terbatas, Nelayan Terhambat
- Manajemen Nelayan Belum Tertangani Secara Baik
- Presiden: Lima Langkah Atasi Krisis
- Indonesia dalam Penghancuran
- PERIKANAN Nelayan Tradisional Kian Tersisih
- Govt looks to seas as potential carbon sink
- Janji Menteri Kelautan dan Perikanan Ditagih
- Janji Menteri Kelautan dan Perikanan Ditagih
- TAMBAK UDANG CP Prima Diberi Waktu Tiga Bulan
- Janji Revitalisasi Tambak Udang Petambak Dipasena Tagih Janji Menteri Kelautan
- Illegal fishing fleets face stiffer sanctions
- Menakar Mimipi Cucu Pelaut
- REFORMASI PERIKANAN MENDESAK DILAKUKAN
- NGOs Seek to Scrap Law on Coastal Management
- PERIKANAN: Jangan Sekadar Produksi
- KIARA: Bebaskan nelayan kecil dari retribusi
- Dana 1,6 Triliun Jangan Sampai Diambil Pengusaha
- PANTAI PUBLIK: Pantai Marunda Akan Hilang
- Pantura Jawa Paling Kritis; Jepang Bantu Rehabilitasi Mangrove 700 Hektar
- Lagi, Isu Pulau Dijual
- Ada Isu Penjualan Pulau di Sulsel
- KIARA: Privatisasi Pulau Kian Marak
- 7 Pulau di Sulawesi akan dijual
- Tujuh Pulau di Sulawesi Dijual
- Pulau di Gugusan Takabonerate dijual
- Giliran Pulau di Takabonerate yang Dijual
- Tujuh Pulau di Selayar Diduga Dijual
- Giliran Pulau di Takabonerate yang Dijual
- Fadel Muhammad geram
- Hak Pengusahaan Perairan Pesisir Ditolak
- MK sidangkan UU Pesisir
- Aturan Pengaplingan Laut Direvisi
- Rugikan Nelayan Tradisional, Masyarakat Tuntut HP3 Dicabut
- Ministry criticized over `fancy' boats for reefs
- Court to Study Request For Review Laws Managing Indonesia's Coasts
- Court to Study Request For Review Laws Managing Indonesia's Coasts
- Hak usaha pesisir terus ditolak
- Lagoon 500
- Kapal Pengawas Terumbu Karang Pembelian Menggunakan Anggaran tidak Terserap
- Kapal KKP Rp14,3 miliar sandar di resor mewah
- Korupsi ‘gentanyangan’ di pengadaan kapal mewah Rp 14 M
- Politisi Senayan Protes Pembelian Kapal DKP
- Kapal Pengawas Rp14,3 Miliar Belum Dioperasikan
- KAPAL PENGAWAS: Pembelian Kapal Akan Diklarifikasi
- Kapal Mewah Menggunakan Anggaran tidak Terserap
- Legislators to Drop Anchor on Ministry For Buying Reef-Monitoring Sailboat
- Ministry criticized over `fancy' boats for reefs
- Kapal Mewah Rp 14 M Mubazir dan Ada Indikasi Korupsi
- $1.53m Reef-Monitoring Yacht a Waste of Govt Money, Activists Say
- KIARA: Pembelian Kapal Pengawas Mewah Cederai Rasa Keadilan
- Kapal Pengawas Karang RI Terlalu Mahal
- Serikat Rakyat Miskin: SBY Gagal Sejahterakan Rakyat
- Kapal Mewah Jaga Trumbu Karang Rp14,3 M
- Kapal Pengawas Karang Cukup Seharga Rp20 Juta
- Berpeluang terjadi Korupsi, Kapal asal Prancis Tidak Manfaat
- Hasil Laut China Ancam Nelayan Indonesia
- PERDAGANGAN BEBAS Industri Pakan Ikan dan Udang Terancam
- PERDAGANGAN BEBAS: Industri Pakan Ikan dan Udang Terancam
- PERIKANAN: Pukat Harimau Masih Memunculkan Potensi Konflik
- South to South Menggugah Kepedulian
- Retribusi pelelangan ikan hanya Rp10 juta?
- Berutang atau Sendok Melayang
- Pemkot Harus Siapkan Regulasi TPI
- KIARA: CTI Business Summit, Pertanda Pengrusakan Massal Bagi Laut Indonesia
- Lights, Camera, Environmental Action
- MASYARAKAT KEPULAUAN: Ketika Mereka Tersandera Cuaca Buruk
- AC-FTA Berdampak Serius Pada Petani dan Nelayan
- Isu Kelautan Buton Potensial untuk Dikembangkan
- Fishers’ federation protests Coral Triangle Summit Agri-Commodities
- Delegasi Dinilai Bohong
- AC-FTA Berdampak Serius Pada Petani dan Nelayan
- Renegosiasi Kontrak Perlu Ubah Paradigma
- Berutang atau Sendok Melayang
- Privatisasi Pulau Jadi Kekhawatiran Dari Pemberlakuan HP3
- Sektor Perikanan Pun Tertekan AC-FTA
- Pemerintah SBY Diminta Fokus pada Kehidupan Pedesaan
- UU Pesisir perlu Ditinjau Ulang
- Uji Materi Soal Kelautan Diajukan
- Koalisi Tolak HP3 uji materiil UU Pengelolaan Wilayah Pesisir
- Elemen Masyarakat Uji Materi (judicial review) Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3)
- Uji Materi Soal Kelautan Diajukan
- Demonstran Kepung Gedung MK
- Elemen Masyarakat Tolak Hak Pengusahaan Perairan Pesisir
- Elemen Masyarakat Uji Materi Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3)
- Koalisi Tolak HP3 uji materiil UU Pengelolaan Wilayah Pesisir
- Kasus Pencemaran Laut Timor Pemerintah Akan Dituntut
- Progam 100 Hari Menteri Kelautan dan Perikanan Dinilai Gagal
- Program 100 Hari Menteri Kelautan dan Perikanan Dinilai Gagal
- Layar Nusantara Minta Penghapusan Retribusi Nelayan
- Ribuan nelayan di Pati demo
- Ribuan Nelayan di Pati Demo
- Layar Nusantara Minta Penghapusan Retribusi Nelayan
- Layar Nusantara Minta Penghapusan Retribusi Nelayan
- Agribisnis Tak Mengukur Kemampuan
- Pesisir Jawa Tengah Terancam Kasus Lingkungan Terbanyak
- KKP Perlu Benahi Pengelolaan Anggaran
- Aktivis Lingkungan Kecewa SBY
- Pesisir Utara Kian Parah
- Indonesia, Belanda, dan Sertifikasi Perikanan
- KIARA: Integritas Departemen Kelautan Masih Buruk, Perlu Evaluasi Kinerja Menteri
- DPR Diminta Panggil Delegasi Pembiasaan untuk Pertanggungjawaban
- Refleksi Akhir Tahun: Indonesia Masih Ingkari Kodrat sebagai Negara Kepulauan
- Integritas publik DKP rendah
- Pungutan pada Nelayan Tradisional Salahi Amanat UU Perikanan
- Keprihatinan Nelayan Sambut 2010
- Ada 3 Kado Menyakitkan Bagi Nelayan Dari Pemerintah Di Akhir Tahun 2009
- Gus Dur, Bapak Kelautan Nasional
- Gus Dur Penerobos Bidang Kelautan
- Indonesian Govt. Warned on Risks to Implement Fishing Certification Policy
- Ada 3 Kado Menyakitkan Bagi Nelayan Dari Pemerintah Di Akhir Tahun 2009
- Laut Tak Diperhitungkan dalam Mitigasi Iklim
- Butuh Langkah Konkret Hadapi Serbuan Produk China
- Sayangkan Pembelian 150 Mobil Mewah
- Government Judged to have Failed in Copenhagen
- Government claim of victory baseless
- Uang Bukan Jawaban Penanganan Perubahan Iklim
- Real Climate threat continues
- KIARA: MENTERI PERIKANAN ABAIKAN NELAYAN TRADISIONAL
- Ancaman Iklim Kian Nyata, Indonesia Harus Berdikari dan Lebih Aktif
- Menteri KP dinilai masih abaikan nelayan tradisional
- Aktivis Asia Pasifik Tuntut ADB Ditutup
- Nelayan Harus Dibekali Pengetahuan Adaptasi Perubahan Iklim
- Indonesia Harus Wujudkan Keadilan Perikanan
- KIARA Minta Agar Pemerintah Tindak Tegas Setiap Praktek Dumping
- Sertifikasi Hasil Tangkapan Terancam
- Semilyar Manusia Lapar Akut Karena Krisis Pangan
- Presiden Harus Bawa Pesan Deklarasi Djuanda di Kopenhagen
- Tumpahan Minyak Montara Ancam 17 Ribu Rakyat Pesisir
- Belasan Ribu Nelayan Laut Timor Tak Bisa Melaut
- Pencemaran Laut Timor Diprotes
- Tumpahan Minyak Ancam 17.000 Masyarakat Pesisir NTT
- Tumpahan Minyak Ancam 17.000 Masyarakat Pesisir NTT
- Selamatkan Laut Timor dari Pencemaran, WALHI Dukung Perjuangan YPTB
- Regulasi Impor Perikanan Mendesak
- Indigenous Communities Are the Key to Climate Deal
- Selamatkan Laut Timor dari Pencemaran
- Experts: Indonesia should be alerted of fish crisis
- Kiara: Abaikan Usul Perdagangan Karbon Laut
- Melaut Berkurang
- Expert Blasts Indonesia's Focus on Ocean Carbon
- Pemprov Harus Cepat Tangani Banjir Rob
- Hati-hati Soal Laut: Fungsi Lebih sebagai Pelepas Karbon
- Mangroves Planted in Jakarta to Mark World Fisheries Day
- Masa Suram Komoditas Udang
- Pandangan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan
- Pemerintah Diminta Pahami Kegiatan Perikanan Sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan
- Hari Perikanan Sedunia dan Kesejahteraan Nelayan
- Impor produk ikan ke Indonesia terus meningkat
- KIARA Tuntut Reorientasi Kebijakan Perikanan
- KIARA Tuntut Reorientasi Kebijakan Perikanan
- Pemerintah Didesak Kedepankan Prinsip-Prinsip Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan
- Komitmen pro nelayan oleh pemerintah ditunggu
- Waspadai Krisis Ikan; Pemerintah Perlu Memperkuat Industri Pakan
- Peringatan Hari Perikanan Tanam Seratus Pohon Bakau
- Aksi Damai Sambut Hari Perikanan Sedunia
- Banjir Rob Melanda, Pemerintah Dinilai Tidak Perhatian Pada Nelayan & Warga Pesisir
- Tukang Sapu di Pulau Kemaro
- Sarwono: Bangsa Indonesia "Buta" Laut
- Kiara: Prioritaskan 12 isu perbatasan
- Kasus Ambalat Tak Perlu Terjadi
- KIARA: Pemerintah dan DPR Perlu Prioritaskan 12 Isu Perbatasan
- Beting Dikeruk, Rob "Mengamuk"
- Pemprov Harus Cepat Tangani Banjir Rob
- LSM: Jakarta Paling Rentan Terhadap Perubahan Iklim
- Nelayan Merugi Diterjang Rob
- Nelayan Merugi Diterjang Rob
- LSM: Jakarta Paling Rentan Terhadap Perubahan Iklim
- DKI Dinilai Lamban Atasi Banjir Rob
- DKI Lelet Tangani Banjir Rob
- Nelayan Merugi Diterjang Rob
- Banjir Rob Kembali Genangi Jakarta Utara
- Laut RI Serap 3.000 Juta Ton CO
- Nasib Nelayan dan Negara Kepulauan Perlu Diperjuangkan
- NGOs Ask Fit and Proper Test for Indonesia’s Delegation for UNFCCC in Copenhagen
- Activists Slam Business Focus at Coral Summit
- Pemerintahan SBY Diminta untuk Cegah Meluasnya Kerusakan Ekosistem Laut
- Penduduk Miskin Tersebar di Kawasan Pesisir
- Nasional Summit, Keselamatan Rakyat Diposisi Terendah
- Masyarakat Adat Tak Dapat Akses
- Scientific accord `crucial' on oceans, forests as carbon sinks
- Perubahan Iklim LSM Lingkungan Desak Uji Delegasi UNFCCC Copenhagen
- Indonesian Government Says Oil From Australian Spill Has Polluted Parts of Timor Sea
- Cabinet 2009: Transportation Minister Freddy Numberi
- Fadel Muhammad Diharap Dapat Atasi Hambatan Internal dan Eksternal DKP
- Kemiskinan Menjadi-jadi
- Maritime Affairs & Fisheries: Fadel Muhammad
- Daya Saing Terancam: Kapal Ikan Asing Boleh Beroperasi di Indonesia
- Sejahterakan Petani dan Nelayan
- Tantangan Seorang Fadel untuk Menyejahterakan Pesisir
- Kran Impor Berarti Bunuh Diri
- SENGKETA ADAT: Sasi Jembatan Watdek Dibuka
- Penolakan Gelar Adat Kei Meluas
- SELEKSI MENTERI: Dramatisasi Politik, Miskin Substansi
- Kebijakan Impor Udang Vaname Memperluas Masalah Pangan
- DPR Diharapkan Tanggap Krisis SDA
- Petambak Unjuk Rasa
- Lawmakers should amend eco-unfriendly laws: Activists
- Peduli Lingkungan, DPR Mendatang 'Ditekan' LSM
- DPR Baru Didesak Merevisi UU Lingkungan Hidup
- Nasib Nelayan dan Negara Kepulauan Perlu Diperjuangkan
- Fate of Islands in Rising Seas Pitched in Thailand Talks
- Spirit Bahari dari Kota Kapur?
- Ministry Sinks Rumors That Three Islands Are Up for Sale
- House to Create Regional Fisheries Courts
- Eksistensi trawl segera berakhir; Permen KP No.6/2008 inkonsistensi kebijakan negara
- Indonesia Sinks Foreign Fishers’ Prospects
- Delegasi RI Harus Perkuat Suara Nelayan Tradisional
- House to Create Regional Fisheries Courts
- RI may fail to table ocean issues in Bangkok
- Nelayan Kecil Sengsara Ketika Laut Tak Bersahabat
- Perdagangan Karbon Tertahan di Meja Negosiasi
- Diplomasi untuk Cegah Perubahan Iklim
- Perdagangan Karbon Dominasi Negosiasi; Mekanisme "Offset" bagi Negara Maju Ditolak
- Indonesia Lacks Bargaining Power in Talks: Activists
- Ormas Sarankan Negara Akui Konstitusi Adat
- EL Nino Ancam Kehidupan Nelayan Tanah Air
- Puluhan Nelayan Tewas Karena Perubahan Iklim
- HAK PENGUSAHAAN PERAIRAN; Problem Lebih Rumit Akan Muncul
- LSM Segera Ajukan Uji Materi HP3
- Tinjau Ulang Permen 14/2008
- Privatisasi Ancam 6 Ribu Pulau
- Pengelolan Kelautan Butuh Revisi Undang-undang
- Menjual Hak Atas Tanah
- Privatisasi Pulau Dimungkinkan
- KIARA: 6.000 Pulau Terancam Diprivatisasi
- Ministry Sinks Rumors That Three Islands Are Up for Sale
- Kepentingan Nelayan Tradisional banyak Terabaikan
- Government Slammed for Issuing Private Permits for Indonesian Islands
- KNTI: HP-3 Gusur Nelayan Tradisional
- Privatisasi Pulau Dimungkinkan melalui HP3
- Klaster perikanan dinilai berpotensi ke arah monopoli
- Nelayan Kabupaten Jepara Menuntut Pertanggungjawaban PLTU
- Pemerintah Abaikan Suara Masyarakat Adat
- Walhi: Indonesia Jangan Adopsi HP3 Asing
- Pengaplingan Laut Perlukah?
- Respons DKP dinilai lamban
- Pelaku Usaha Tolak Kluster
- Adopsi Kaidah Adat dalam Pengelolaan Kelautan
- Usut Tuntas Penjualan Pulau Indonesia
- SEMANGAT BAHARI: Saatnya Berpaling (Lagi) ke Laut
- ARUNG SEJARAH BAHARI: Menjadi Bangsa yang Ingkar
- JPKP Siap Sukseskan Pertemuan Tahunan KIARA
- Perbatasan Kelautan Sumber Persoalan
- El Nino Berdampak Positif pada Perikanan
- Masyarakat Pesisir
- LSM: Usut Tuntas Penjualan Pulau!
- Nusa Utara Bergantung pada Ombak
- Kebijakan Illegal Fishing Dinilai Bermasalah
- Nelayan Indonesia Berpotensi Dirugikan
- Nelayan Tolak HP3
- Nelayan Tolak Pengesahan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir
- Puluhan Nelayan Tuntut HP3
- NASIB NELAYAN "Pak Presiden, dengar Kami..."
- Zonasi Laut Dikompromikan
- Aturan Pengusahaan Perairan Pesisir Terbit Semester I 2009
- HP 3 bisa dijadikan agunan, Wujud ketidakadilan mengelola sumber daya kelautan
- Masyarakat Adat Kelautan Tuntut Keadilan
- Klaster perikanan jamin kepastian usaha
- Ministry Looking to Implement Controversial Sea Zoning Rules
- Pengaplingan Laut Mulai 2010, Hak Nelayan Tradisional Terancam
- The Country Suggested Adoption of The Rules of Customary
- Perubahan Iklim: Saatnya Ubah Paradigma Pembangunan, Utamakan Kearifan Lokal
- Penerimaan Jangan Jadi Tolok Ukur
- Ormas Sarankan Negara Akui Konstitusi Adat
- Negara Disarankan Adopsi Kaidah Adat
- Liberalisasi ancam nelayan
- Pemimpin ASEAN Salah Sikapi Krisis Global
- SEAFISH: Liberalisasi Ancam Nelayan dan Perikanan
- KLUSTER PERIKANAN: Diprediksi Rugikan Nelayan
- LSM Dukung Pelarangan Trawl Dalam Revisi UU Perikanan
- Penenggelaman Kapal Bisa Munculkan Masalah Baru
- Kiara Ajukan Usulan Nelayan Diberi Asuransi
- Pengadilan Perikanan Belum Efektif
- 'Larang trawl di Indonesia' Eksploitasi ikan sudah berlebih
- Kluster Belum Tentu Diterapkan
- Ministry May Sink Fishing Concession Scheme
- Revisi Uu No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan: Selamatkan Nelayan Tradisional dan Keberlanjutan Ikan
- Laut Tercemar Limbah: Pendapatan Nelayan Turun
- Kluster Dikhawatirkan Akan Rugikan Nelayan
- Menangkap Ikan pun Dikapling
- Seminar kebangsaan di UIN
- Sistem Klaster Perikanan Langgar Aturan FAO
- Pemberantasan Illegal Fishing Bisa Makin Sulit
- Kiara: Permen Kelautan Langgar Tata Laksana FAO
- Seminar kebangsaan di UIN
- Eksploitasi Ikan Melewati Ambang Batas Permen DKP No 5 Tahun 2008 Harus Dicabut
- Sultan: Indonesia Perlukan Ocean Policy
- Pemberantasan Illegal Fishing Bisa Makin Sulit
- LSM: Sistem Klaster Langgar Tata Laksana Perikanan FAO
- Pemerintah Sengaja Pinggirkan Masyarakat Pesisir
- Pemerintah Langgar Kode Etik Perikanan Dunia
- Peraturan pemerintah & FAO bertentangan Unit pengolahan ikan belum optimal
- Permen NO.5/2008 antidesentralisasi
- Pola Kluster Tak Adil buat Nelayan
- IJEPA Dorong Eksploitasi Sektor Perikanan
- Setahun IJEPA (1 Juli 2008-1 Juli 2009) Jepang Ancam Ketersediaan Protein Anak Bangsa
- Jepang Bergantung pada Produk Ikan Indonesia
- Kiara: Pemerintah Sebaiknya Cabut Kepmen DKP
- Ketua MPN: Ijepa Untungkan Sektor Perikanan
- Setahun IJEPA (1 Juli 2008-1 Juli 2009) Jepang gerogoti kedaulatan NKRI
- Sering Dicuri Nelayan Asing, Indonesia Terancam Krisis Ikan
- Pertambangan Berdampak Besar, Ratusan Aktivitas Tak Terpantau
- Jepang ancam pasok protein
- 60 Nelayan Tradisional Terancam Kehilangan Pendapatan
- Kesepakatan IJEPA Ancam Krisis Ikan Nasional
- IJEPA Dorong Eksploitasi Sektor Perikanan
- DPRD Minta Penambangan Dihentikan
- Abrasi Kian Parah
- Demo Nelayan Warnai Pembukaan WOC
- Usai Demo WOC, Dua Aktivis Walhi Diamankan Polisi
- Tiga Langkah Atasi Krisis Ikan Indonesia
- Ditangkap, Pencuri Terumbu Karang
- 96,95 Persen Kawasan Hutan Mangrove Rusak
- Laut Sawu Masuk Kawasan Segitiga Emas Karang Dunia
- Masyarakat Lamalera Diberi Zona Khusus
- Kasus Ambalat Tak Perlu Terjadi
- Debat Belum Angkat Ekonomi Pedesaan
- Tiga Capres Minus Visi Kelautan
- Calon Belum Berpihak pada Rakyat Kecil
- JK Dinilai Lupa Soal Negara Kelautan
- 3 Capres Gagal Kenali Substansi Kemiskinan
- Seharusnya Laut Memerdekakan
- Bynkershoek dan Politik Kelautan RI
- Chinese Trawlers Nabbed in Natuna Sea
- Laut Sulut Terancam; Proses Pengesahan RTRW Sulut di Pusat Lamban
- Manado Pact Called Toothless
- Belum Ada Capres Peduli Nelayan
- ADB, Kontributor Perubahan Iklim
- KIARA: Krisis Ambalat Kegagalan WOC
- Merebut hak Indonesia atas tuna sirip biru
- DPR Harus Ubah Paradigma UU Perikanan
- Laut Indonesia Semakin Tidak Nyaman
- Kiara Ajukan Usulan Nelayan Diberi Asuransi
- 150 Kapal Pesiar Ikut Sail Bunaken
- Revisi Uu No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan: Selamatkan Nelayan Tradisional dan Keberlanjutan Ikan
- NGO calls for restoration of Indonesia`s identity as maritime state
- WOC Tak Bawa Perubahan Nasib Nelayan
- Lawmakers Blast Ministry For Poor Progress on Oceans
- Pencemaran Sungai: Ikan dan Udang Mati, Petambak Panen Dini
- Nelayan Ingin Bebas dari “Trawl” Malaysia
- Climate Change Puts Countries into Conflict about Territories
- Perubahan Iklim Picu Konflik Batas Negara
- Kota Pantai Kapan Tercapai
- Sering Dicuri Nelayan Asing, Indonesia Terancam Krisis Ikan
- Nelayan Tolak Jalan Pantai Manado
- KNTI: Tuntut Pemerintah Malaysia Bebaskan Nelayan Tradisional Indonesia
- Nelayan Indonesia Demo Kedubes Malaysia
- Aksi Solidaritas untuk Nelayan Ditangkap di Malaysia
- Sepenggal Surga di Bumi...
- Membangun Wakatobi dari Laut
- PERUBAHAN SOSIAL: Bajo yang Resah pada Masa Depan...
- Pesona Wakatobi
- Masa Depan Kita Ada di Laut
- Ketika Permisan Dihajar Lumpur Lapindo
- Suramnya Masa Depan Anak-anak Korban Lapindo
- Perikanan Jangan Hanya Berorientasi Bisnis
- WOC Cari Solusi Krisis Kelautan
- Unjuk Rasa di Manado, 16 Aktivis Filipina Dideportasi
- 24 Ribu Nelayan Dunia Tewas Akibat Cuaca
- RI Harus Unjuk Kedaulatan Perairan di WOC
- Diplomasi untuk Cegah Perubahan Iklim
- Wamin, Mbahnya Nelayan Yogyakarta
- Utang seperti Permen Loli...
- Laut Jawa Ternyata Sumber Karbon
- Menteri Kelautan Dinilai Jual Laut indonesia
- Menteri Kelautan Dituding Jual Laut Indonesia
- Menteri Kelautan Dinilai Permalukan RI
- Aturan Tak Mempan Cegah Ekspor Pasir Laut
- ADB Hanya Akan Sebabkan Krisis
- Indonesia Tak Ada Data Penyerapan Karbon Laut
- WOC Terperangkap Jual Beli Karbon
- 3 Jenis Tuna berkurang, industri pengolahan terancam
- Indonesia Perjuangkan Hak Mengontrol Lautnya Sendiri
- WOC Gagal, Krisis Ekologi Berlanjut
- Beda Persepsi Adat Nelayan, Indonesia-Australia Tegang
- WOC Diminta Bahas Kehidupan Nelayan
- Apa Pentingnya WOC Digelar?
- Cegah Izin Ekspor Pasir Laut
- Kota Pantai Kapan Tercapai
- Nelayan Tradisional Terancam Perubahan Iklim Global
- Selamatkan nelayan nusantara
- Petambak Terbelenggu Utang Ratusan Juta
- Perubahan Iklim Ancam Nelayan
- Jelang Konferensi Kelautan Internasional Pemerintah agar Aktif Desak Dunia Perbaiki Lingkungan
- Pemerintah Harus Lindungi Nelayan Tradisional dan Laut Indonesia
- Aktivis Lingkungan Demo Kedutaan Jepang
- Penyelamatan Bumi Perlu Tindakan Nyata
- KIARA: Skema Utang ADB Hanya Untungkan Korporasi
- Hakim Kelautan Diberi Insentif
- Eksploitasi Ikan Berlebihan, Lima Kawasan Perairan Perlu Moratorium
- 70 Persen Proyek ADB Merugikan
- Hasil WOC Diragukan Selesaikan Masalah Kelautan Indonesia
- Negara Maju Diminta Turut Mendanai
- WOC Lindungi Negara Donor
- Sekitar 90 Persen Nelayan Hidup Miskin
- Nelayan Belum Diberdayakan
- Stok Tuna Indonesia Dipertanyakan
- Kejahatan Perikanan Rugikan Negara Rp 30 Triliun Setahun
- Nelayan Tak Lagi Bisa Melaut
- Maritim Indonesia Belum Berdaulat
- RI Harus Kontrol Lautnya Sendiri
- RI Harus Desak Dunia Hentikan Penangkapan Ikan Ilegal
- Tak Bicarakan Hukum, WOC dan CTI Dinilai Tak akan Berguna
- KIARA: Pemerintah Harus Hentikan Illegal Fishing
- WOC dan CTI Cuma Sekadar Pesta!
- Pemerintah Diminta Siapkan Diplomasi untuk Dibawa ke WOC
- Perdagangan Karbon Laut belum Jelas
- Indonesia Penyumbang Illegal Fishing Terbesar
- Indonesia Perlu Punya Program Nyata
- RI Harus Desak Penghentian Praktik Penangkapan Ikan Ilegal
- Rancangan Deklarasi Manado Mulai Disebar
- Konferensi Dinilai Tak Menguntungkan
- Usut Alih Fungsi Cagar Alam Pasar Talo
- Pemerintah Didesak Pulihkan Fungsi Tempat Pelelangan Ikan
- Saatnya Pemerintah Tertipkan Pelabuhan Swasta
- WOC dan CTI Tenggelamkan Perkara Iklim
- Kehidupan Nelayan: Ikan-ikan Itu Serasa Tak Bersahabat Lagi
- Kearifan Tradisional Masyarakat Nelayan Lindungi Laut
- Kiara ragukan peran WOC
- 386 Nelayan Indonesia Hilang
- Tambang Pasir Besi: Dua Desa di Bengkulu Terancam Hilang
- Akibat Eksplorasi Tambang, Dua Desa di Bengkulu Terancam Musnah
- Pemerintah Harus Berantas Kejahatan Perikanan
- Forum WOC harus Diarahkan untuk Selamatkan Laut Indonesia
- Bantuan dana ADB untuk perikanan diduga diselewengkan
- Skema ADB, Rugikan Petani Lokal
- Setahun, 24 Ribu Nelayan Tewas di Laut
- Dephub Diminta Beri Nelayan Asuransi
- Pemerintah Diminta Perhatikan Nasib Nelayan Tradisional
- Perhatikan Nasib Nelayan
- 28 Pulau Terancam Tenggelam
- Pasar Bebas dan Utang Luar Negeri Kian Mengakar
- Alarm Bagi Industri Perikanan
- Baru Sekadar Sadar Potensi
- Wisata Bahari, untuk Siapa?
- ADB perparah krisis perikanan
- 2015, Indonesia Krisis Ikan
- Pinjaman ADB Perparah Krisis Ikan di Indonesia
- Pinjaman Bank Pembangunan Asia Perparah Krisis Ikan di Indonesia
- Pasar Bebas dan Utang Luar Negeri Kian Mengakar
- ADB Perparah Krisis Perikanan Indonesia
- Terumbu Karang Rusak, Nelayan Tolak Kapal Isap
- Agenda Domestik Menyangkut Kehidupan Nelayan Diabaikan
- UU Perikanan Ancam Matikan Nelayan
- Limbah Tambang Terus Cemari Lautan
- Akibat Pertambangan, Hasil Nelayan Turun
- Abrasi di Pantura Makin Ganas
- Nelayan Tradisional Jateng Tolak UU Perikanan
- Pesta bagi Para Nelayan
- Kapal Isap Perparah Kerusakan
- Perairan Dikeruk, Nelayan Terimpit
- Pulau Pemain Babel Terancam Hilang akibat Penambangan Timah
- WALHI Prediksikan 'Pulau Pemain' Segera 'Amblas'
- Revisi UU Perikanan Merujuk Australia
- UU Pengelolaan Kawasan Pesisir Belum Lindungi Nelayan
- KIARA: Revisi UU Perikanan
- Instrumen Peradilan Perikanan di Indonesia Mandul
- Pengadilan Perikanan Belum Efektif
- DPR nilai illegal fishing masih marak, Revisi UU Perikanan selesai September
- UU Perikanan Harus Lindungi Nelayan Tradisional
- Abrasi, Trans-Kalimantan Terancam Putus
- Cuaca Buruk, Perahu Nelayan Padati Muara
- Bencana Alam, Rob Kembali Genangi Marunda
- Wisata Bahari Masih Terabaikan
- Perubahan Iklim, Deklarasi Kelautan Manado Dipersiapkan di Geneva
- Amerika Dukung Deklarasi Manado
- Illegal Fishing; Ikan Dicuri, BBM Disubsidi
- Penenggelaman Kapal Bisa Munculkan Masalah Baru
- Ribuan Izin Tangkap Dicabut; Realisasi Pungutan Hasil Perikanan Hanya 38,5 Persen
- Gelombang Pasang Rendam Ratusan Rumah, Tambak
- Selama 2008, Nelayan Hanya Melaut 180 Hari
- Cuaca Buruk, Ribuan Nelayan Cirebon dan Indramayu Tak Melaut
- Presiden Diminta Evaluasi Kebijakan Kelautan
- Celaka, Pencurian Ikan Masih Terjadi
- Duh! Nelayan Cuma Melaut 180 Hari Setahun
- Pemerintah Lindungi Industri, Abaikan Petambak Udang
- UU Minerba lindungi izin KK & PKP2B
- Pertambangan Ancam Hancurkan 23 Pulau
- Krisis Global, Petambak pun Terancam Gulung Tikar
- Perlindungan Masyarakat Sumir Bersifat Lebih Represif
- Arti Lima Ratus Bagi Masyarakat
- Nelayan Desak Pemprov DKI Selamatkan Kawasan Pesisir
- Pesisir Utara Jakarta Kisah Warga Pesisir yang Kian Tersisih
- WALHI: Hentikan Operasi Tambang Perusahaan Asing
- Penurunan Harga Tidak Bantu Nelayan Tradisional
- Krisis Perikanan di Asia Tengah
- 4.000 Kantong Limbah Diangkat dari Teluk Jakarta
- Kawal Deklarasi Pangan Maumere
- Aparat Harus Kembalikan Kapal Nelayan
- Bakau Dibabat untuk Pelebaran Tol
- Puluhan Istri Nelayan Kembali Hadang Truk Pengangkut Pasir Kwarsa Pembangunan Bandara Kuala Namu
- Ratusan Nelayan Blokir Jalan, 3 Pingsan, 10 Diamankan
- Protes Pengerukan Laut , Warga Deli Serdang Bentrok dengan Polisi
- Aturan Kavling Laut Molor Hingga Lebaran
- Sepuluh Tuntutan Nelayan Indonesia
- Proyek ADB dan GEF, Maju Selangkah Lagi
- Proyek ADB dan GEF, Maju Selangkah
- Bila Tetap Ekspor, Indonesia Terancam Krisis Ikan
- Ekspansi Tambak di Lampung Berdampak Hutan Bakau Rusak Parah
- AS Berkeinginan Menghidupkan Kembali Negoisasi WTO
- Nelayan dan Masyarakat Pesisir Menolak UU 27/ 2007
- Opini
- PERIKANAN NASIONAL: Masih soal Isu Berkelanjutan...
- 100 HARI BERWACANA: Tantangan Masih Menghadang
- M. Riza Damanik: Nasib nelayan memprihatinkan
- Indonesia, Belanda, dan Sertifikasi Perikanan
- PERUBAHAN IKLIM: Potensi Ikan Kita Bisa Turun
- Kita Perlu "Koin" untuk Perubahan Iklim
- Negosiasi Iklim Butuh Keteladanan
- Krisis Dunia dan Keadilan Perikanan
- Meletakkan Agenda Kelautan di Kopenhagen
- Kopenhagen
- Blunder Fadel
- Posisi Tawar Laut Indonesia
- Pulihkan Hak Asasi Nelayan
- Pergaulan Kepulauan
- Fisherman’s Friend or Fisherman’s Foe?
- PERATURAN PEMERINTAH Komersialisasi Pesisir
- Penjualan Pulau, HP3, dan Kedaulatan Bangsa
- Hak Pengusahaan Perairan Pesisir Rawan Konflik
- Mandiri, Berdikari, Merdeka!
- Kemiskinan dalam Kemerdekaan
- Batalkan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir
- Tanah Air Merdeka
- Kabinet Kepulauan
- Menyorot Nasib Sektor Perikanan
- Mempertegas Kelautan Kita
- Menegakkan Agenda Lingkungan
- ”Ekonomi Rakyat” di Kelautan dan Perikanan
- Negeri Penuh Ironi
- Mengidentifikasi Pulau
- Menambang dengan Akal Sehat
- Pertambangan "The Real Dragon" Itu Terancam
- Dari Huntington sampai Sjafii Ma'arif
- Bentang Persoalan Lingkungan
- Utamakan Indonesia!
- Perdagangan Karbon dari Laut
- Ingat Nasib Nelayan
- Buah-buah Pinang
- Tiga capres minus visi kelautan
- Krisis Ambalat dan Agenda Kelautan
- Neoliberalisme di Kelautan dan Perikanan
- Nilai Tukar Nelayan dan Kesejahteraannya
- Ke Mana Larinya Ikan Tuna Kita?
- Kepentingan Nasional RI di WOC
- Dilema Privatisasi Pariwisata Bahari
- Kaji ulang UU Pesisir & Perikanan
- WOC 2009 dan Nasib Kelautan Indonesia
- Indonesia Jangan Jadi Penggembira di WOC
- Perubahan Iklim Global Ancam Perikanan Kita
- Moratorium Arafura Harus Segera Disahkan
- Berantas Kejahatan Perikanan
- UU Minerba dan Masalah HAM
- Mengakui Identitas Diri sebagai Negara Kepulauan
- Hentikan Reklamasi dan Pengembangannya di Pantai Utara Jakarta
- Komite Persiapan Organisasi Nelayan Nasional
- Data
- Pernyataan Bersama: Stop Industri Tambak Udang yang Mengancam Kedaulatan Pangan dan Umat Manusia
- Laporan Kinerja Buruk dan Pembohongan Publik Delegasi RI dalam KTT Perubahan Iklim ke-15
- DARI POLITIK PENCITRAAN KE KESEJAHTERAAN NELAYAN
- FORUM STATEMENT: Fisheries, Fishers Rights and Climate Change
- Pertimbangan Penting Aspek Kelautan dalam Putaran Negosiasi Iklim di Kopenhagen
- Hari Perikanan Sedunia 2009: Atasi Krisis, Wujudkan Keadilan Perikanan
- World Summit on Food Security, Asserting Fisherfolk Rights
- Surat Keprihatinan Masyarakat Sipil Atas Kerjasama Yayasan Wakaf Paramadina dan PT. Newmont Pacific
- TUNTUTAN PLASMA DIPASENA
- Declaration of Women in Asia on Climate Change
- The Lombok Statement
- Pernyataan Lombok, 5 Agustus 2009
- Nelayan & pemodal besar belum setara
- Sikap dan Pandangan KIARA Terhadap Permen Kelautan dan Perikanan
- Deklarasi Bali -Asian People’s Movement Against ADB
- Unreported Fishing Rugikan Negara Triliunan Rupiah
- Negara Rugi Triliunan Rupiah Akibat 'Unreported Fishing'
- Gara-gara Ikan, Uang Negara Raib
- Menjala Ikan Terakhir
- Analisa
- Kembalikan Khitah Negeri Kelautan: Laporan Publik WOC-CTI Jelang COP 15 UNFCCC di Copenhagen
- Mempertegas Kelautan Kita
- “Deklarasi Djuanda” 13 Desember
- Berharap Kebijakan Maritim, Bak Menunggu Godot
- Pembangunan di Atas Lahan Reklamasi, Dehumanisasi atas Rakyat Nelayan
- Catatan Singkat Pemerintah Republik Indonesia: Hasil Pertemuan Bank Dunia-IMF
- Siaran Pers
- KIARA Ingatkan Pemda Hindari Bahaya Undang-Undang Pesisir
- Shrimp Farmers and NGOs Urge Government Ignore ASC
- Saatnya Indonesia Menjalankan Moratorium Industri Tambak Udang
- Kiara Tolak Usulan Sertifikasi Udang ASC
- KIARA: Kebijakan Pangan Berbasis Korporasi Menyerobot Pangan Rakyat
- KIARA: Pihak Asing Kendalikan Perikanan Nasional
- Hentikan Rencana Mendanai Proyek Tambang PT Weda Bay Nikel
- Menteri Kelautan Abaikan Nelayan Bengkulu
- KIARA: Waspadai Proposal Blue Carbon
- Segera Bertindak, Hentikan Green Washing Pertemuan UNEP
- KIARA: Pertemuan Bali menjadi Pertaruhan SBY Selamatkan Laut Republik Indonesia
- Nelayan dan Petambak Tagih Janji Menteri Kelautan dan Perikanan
- KIARA: Lima Agenda Mendesak Reformasi Perikanan
- Gagal Revitalisasi Tambak, Ekonomi Ribuan Petambak Ambruk
- Paska Seafood Summit 2010; KIARA: Lima Agenda Reformasi Perikanan
- KIARA: Privatisasi Pulau Kian Marak
- Tim Advokasi Tolak HP3: Cabut HP3, Penuhi Hak Konstitusional Nelayan
- KIARA: Pembelian Kapal Pengawas menjadi Kado Buruk 100 Hari Pemerintahan SBY
- Warga Memperkarakan Menteri Lingkungan Hidup ke Pengadilan PTUN
- Rezim SBY Sukses Hantarkan Indonesia Dililit Gurita Perdagangan Bebas
- CTI Business Summit, Pertanda Pengrusakan Massal Bagi Laut Indonesia
- Lewat Sampah hingga Perdagangan Karbon, StoS Film Festival 2010 Mengajak Peduli
- Fisheries, aquaculture and aquatic systems in a changing climate
- Penghidupan Pedesaan Perlu Dukungan Nyata dalam Program Kerja SBY- Budiono
- Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3): Menjual kedaulatan, Menghancurkan Budaya Bahari
- Kementerian Kelautan Perlu Benahi Pengelolaan Anggaran
- Integritas Departemen Kelautan Paling Buruk, Evaluasi Kinerja Menteri
- Menteri Mengabaikan Nelayan Tradisional dalam Program 100 Hari Kelautan dan Perikanan
- Hentikan Solusi Palsu CTI di COP 15 Copenhagen
- Keadilan Perikanan Merekatkan Nusantara
- Hari Nusantara, Menyadarkan Perwujudan Keadilan Perikanan
- Amerika Serikat, Makelar Karbon Memimpin Pengrusakan Bumi
- KIARA: Sertifikasi Perikanan Uni Eropa Sesat Pikir
- Menelikung Perundingan, CSF Protes Delegasi Denmark
- Pencemaran Laut Timor, Presiden SBY dan PM Kevin Rudd Harus Bertanggung Jawab
- KIARA: Selamatkan Nelayan dan Perikanan Nasional
- KIARA: Laut Tidak untuk Didagangkarbonkan, Selamatkan Nelayan & Warga Pesisir dari Bencana Iklim
- Banjir Rob Jakarta: Kelambanan Pemerintah Perparah Beban Warga
- Obral Paling Kolosal Sejak Republik Berdiri?
- Menggugat Konsultasi Publik Rencana Pertambangan Pasir Besi Kulonprogo Yogyakarta
- KIARA: Tugas Maha Berat Menanti Kepemimpinan SBY-Boediono
- KIARA: Proposal Blue Carbon Fund (BCF) Melemahkan Upaya Penyehatan Laut untuk Selamatkan Iklim G
- Kebijakan Impor Udang Vaname Memperluas Masalah Pangan
- Ancaman Baru Bagi Nelayan Tradisional: Segera Cabut UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah
- Hentikan Perdagangan Iklim, Wujudkan Keadilan Iklim
- Proposal Kelautan Indonesia Berorientasi Uang dan Kesampingkan Nelayan Tradisional
- Komunitas Nelayan Tradisional Asia Tenggara Desak “Keadilan Iklim” dalam Forum-forum Regional
- Delegasi RI Harus Perkuat Suara Nelayan Tradisional dan Posisi Negara Kepulauan
- HP3 Memperburuk Kerentanan Nelayan Tradisional Hadapi Dampak Perubahan Iklim
- 6.000 Pulau Terancam Diprivatisasi
- Presiden Harus Segera Menindaklanjuti Agenda Legislasi DPR terkait Revisi UU Perikanan
- Usut Tuntas Penjualan Pulau-Pulau Indonesia!
- Maknai Kemerdekaan, Presiden Harus Mencabut Klausul HP3
- Koreksi Tata Kelola Perikanan untuk Lindungi Petambak
- Menyangkut HP3, DKP Abaikan Suara Masyarakat Adat
- Cabut HP3 adalah Wujud Politik Pengakuan Negara Atas Masyarakat Hukum Adat
- RAPBN 2010 Tidak Menjawab Krisis Rakyat
- Gelombang Panas El Nino Ancam Ruang Penghidupan Nelayan
- Negara Harus Mengadopsi Kaidah Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- Perihal Krisis Finansial Global, Pemimpin ASEAN Salah Tafsir
- KIARA Sambut Baik Komitmen Politik DPR RI Benahi Kegiatan Perikanan
- 80% Tercemar, Kelangsungan Hidup Nelayan Teluk Jakarta Terancam
- KIARA Desak Pemerintah Cabut Permen No. 5 Tahun 2008 Tentang Usaha Perikanan Tangkap
- Pemerintah Langgar Kode Etik Perikanan Dunia
- Mengembalikan Peran Koperasi dalam Menyejahterakan Nelayan Cabut Peraturan Menteri DKP No. 5 Tahun 2
- NKRI & Otonomi Daerah, Sempit Di Mata Capres
- Setahun IJEPA (1 Juli 2008-1 Juli 2009); Jepang Gerogoti Kedaulatan NKRI
- Setahun IJEPA (1 Juli 2008 - 1 Juli 2009): Kemitraan Berujung Krisis Ikan Nasional
- Atasi Kemiskinan dengan Menyejahterakan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Para Capres Kembalilah ke Desa!
- Demi Nelayan, Pemerintah Tidak Boleh Takluk pada PT MSM & PT. TTN
- 3 Capres Minus Visi Kelautan
- Dialog Capres Putaran I: Good governance dan Supremasi Hukum
- ADB, Kontributor Perubahan Iklim
- WOC-CTI Gagal, Aliansi Manado Desak Pemerintah Pertegas Identitas Negeri Kelautan
- Patuhi UNCLOS 1982, Bebaskan Nelayan Tradisional Indonesia
- Krisis Ambalat Wujud Kegagalan WOC
- Tolak Intimidasi Aparat, Aliansi Manado Umumkan Zona Kebebasan & Demokrasi
- Isu Penting WOC-CTI dan Apa Sikap Indonesia?
- Ubah Diplomasi Perdagangan Karbon dalam MOD
- MOD Jangan Mengancam Kedaulatan Negara Kelautan
- Bebaskan Aktivis WALHI, Jangan Biarkan WOC-CTI Dikontrol LSM Konservasi Internasional dan Pebisnis
- Hari Nelayan 2009: Mengagendakan Keadilan Perikanan untuk Sejahterakan Nelayan
- Dua Desa Terancam Musnah, Stop Tambang Pasir Besi di Pesisir Seluma
- Simpul WALHI Babel Dukung Penangkapan dan Pemidanaan Terhadap Pelaku Penambangan Laut Skala Besar
- KIARA: SBY Harus Evaluasi Freddy Numberi
- KIARA: Tiga Langkah Atasi Krisis Ikan Indonesia
- Lahan Basah Hanya Dilindungi di Atas Kertas
- Konferensi Nasional (KONAS) VI Kehilangan Maknanya
- Aktivitas
- KIARA 1st Dive in to Justice
- “Perdagangan Internasional, Dimana Kesejahteraan Nelayan?”
- Kasus Pencemaran Laut Timor Pemerintah Akan Dituntut
- Hari Perikanan Sedunia 2009: Menyelamatkan Sumber Protein Anak Bangsa
- Studi kasus trawl serta aspek sosio-ekonomi nelayan tradisional & nelayan buruh di Kalimantan Timur
- Diskusi Terbatas "Pengelolaan Perikanan di Perairan Perbatasan Negara"
- Lembaga Keuangan Mikro Bagi Komunitas Nelayan
- Bincang IJEPA dan Masa Depan Perikanan RI
- DISKUSI TERBATAS “Menemukenali Nelayan Buruh dan Nelayan Tradisional”
- Forum Internasional Kelautan dan Keadilan Perikanan
- Peringatan Hari Nelayan, Kebijakan Pemerintah Belum Sejahterakan Nelayan
- Nelayan Akan Surati Presiden
- Nelayan Protes UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- Hari Lahan Basah Dunia 2009
- Berita
- Kontak
- Dokumen
- Forum
- Peta Situs
Form Masuk
Statistik
Anggota: 120Berita: 866
Pranala: 0
Buku Baru
MENJALA IKAN TERAKHIR 
Ini tidak hanya sebuah buku yang memberikan informasi, namun juga bukti keseriusan untuk mengungkap situasi kelautan Indonesia.
Ini tidak hanya sebuah buku yang memberikan informasi, namun juga bukti keseriusan untuk mengungkap situasi kelautan Indonesia.Serbaneka KIARA
PERNAK-PERNIK KIARA 
RUANG BACA 
BULETIN KIARA 
South to South (StoS) adalah gerakan penyadaran dan penggalangan solidaritas dengan menggunakan film dan media visual.