kiara.or.id

Senin, 15 Februari 2010 | 02:59 WIB

Oleh Riza Damanik

Tepat 28 Januari 2010, Kabinet Indonesia Bersatu genap berusia lima tahun 100 hari. Bagi keluarga nelayan dan petambak, merupakan masa panjang untuk menanti prestasi utuh yang diwacanakan oleh pemerintah.

Lebih jauh, program 100 hari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) justru mengisyaratkan pilihan yang tidak substantif sehingga gagal menggenapi target.

Duta Masyarakat | 24 Januari 2010

PERSPEKTIF BARU dimuat sebagai sindikasi sembilan koran se-Indonesia, termasuk Haria Umum Duta Masyarakat. Kini kita bincang-bincang tentang perikanan yang merupakan hal penting karena bicara tentang perikanan selalu berhubungan dengan nelayan. Kita mengetahui nelayan termasuk warga negara kita yang berekonomi lemah,kontras dengan perannyasebagai pahlawan protein bangsa. Untuk itu narasumber kita adalah M. Riza Damanik dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara). Berikut wawancara Jaleswari Pramodhawardani dengan M. Riza Damanik.

Apa itu Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) yang Anda dan kawan-kawan berada di dalamnya?

Kiara adalah sebuah organisasi koalisasi dari individu, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi masyarakat (Ormas) yang memang memiliki perhatian lebih terhadap masyarakat nelayan, sektor kelautan dan perikanan secara umum.

Sinar Harapan: Kamis, 07 Januari 2010 13:35

Oleh M. Riza Damanik

Saat ingin menghadiri KTT Perubahan Ik­lim ke-15 di Ko­pen­hagen, Denmark, pe­nulis berkesempatan terlibat diskusi terbatas pada Fo­rum Kelautan Belanda (Oce­a nenoverleg), 3 Desember 2009, di Amsterdam, Belanda.

Fo­rum ini menjadi menarik, se­telah topik diarahkan untuk meng­ungkap tanggung jawab Be­landa dalam menjamin keberlanjutan sumber daya ikan dunia, di tengah-tengah me­luasnya dampak buruk perubahan iklim, termasuk di perairan Indonesia. Atas nama keberlanjutan perikanan, instrumen sertifikasi diposisikan sebagai solusi yang mengemuka dalam diskusi.

Tahun 2015, IDH (Initiatief Duurzame Handel/the Dutch Sustainable Trade Initiative) sebuah forum para pihak me­matok target 15 persen dari pro­duk impor udang, nila (ti­lapia), patin (pangasius) dan se­jumlah komoditas ikan lainnya, akan masuk di bawah skema sertifikasi. Porsi itu dica­nang­kan meningkat menjadi 30 per­sen pada tahun 2020.

Senin, 4 Januari 2010 | 03:07 WIB

Oleh Alan F Koropitan

Hasil Konferensi Perubahan Iklim di Kopenhagen sangat mengecewakan karena melenceng jauh dari harapan masyarakat dunia. Hasil Kopenhagen mengandung ketidakpastian dalam pembatasan emisi CO ke atmosfer. Hal lain yang jadi pertanyaan, mengapa isu kelautan tidak masuk dalam teks ”Copenhagen Accord”.

Jadi, laut tidak diperhitungkan dalam mitigasi perubahan iklim. Keputusan ini sebenarnya adalah hal yang wajar. Chris Sabine, peneliti National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dan kawan-kawan. (2004) melaporkan, pada era sebelum industri, laut global adalah pelepas karbon ke atmosfer. Kondisi pada waktu itu adalah seimbang.