kiara.or.id

Siaran Pers Bersama
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan
Perkumpulan Nelayan Maje
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Region Jawa

Jakarta, 12 Maret 2010. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang tergabung dalam Tim Advokasi Tolak HP3 menghimbau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah pesisir di Indonesia untuk menghindari bahaya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) pasca diterimanya permohonan gugatan uji materi Undang-Undang ini di Mahkamah Konstitusi, Kamis (4/03).

Sejak diajukan pada tanggal 13 Januari lalu, permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP3K oleh nelayan tradisional, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, serta Tim Advokasi Tolak HP3 akhirnya diterima oleh Mahkamah Konstitusi, Kamis (04/03) pagi. Penerimaan permohonan ini disampaikan oleh Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum  (Hakim Ketua), Drs. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum (Anggota), dan Hamdan Zoelva, S.H., M.H.

Joint Media Release

Windu Shrimp Farmer Union (PU3W)
Coalition of Indramayu Coastal Community (KOMPI)
Fisheries Justice Coalition (KIARA)
Friends of The Earth Indonesia (WALHI)
Layar Nusantara
Bina Desa Secretariat (InDHRRA)
 
Jakarta. March 10th 2010. In the mid of the opening Shrimp Aquaculture Dialogue (ShAD), on 9-10 March 2010, several non-governmental organizations and communities namely KIARA, WALHI, P3UW, Kompi, Bina Desa Secretariat, Layar Nusantara and Legal Aid Institution (LBH) Jakarta made rally against Shrimp Industry in front of Grand Melia Hotel., Jl. H.R Rasuna, Jakarta (9/3).    

Siaran Pers Bersama
Perkumpulan Petambak Plasma Udang Windu (P3UW)
Koalisi Masyarakat Pentambak Indramayu (KOMPI)
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
Layar Nusantara
Bina Desa

Jakarta. 9 Maret 2010. Laporan Lembaga Pangan Dunia (FAO) pada tahun 2008 bertajuk The State of World Fisheries and Aquaculture menyatakan bahwa eksploitasi perikanan tangkap telah melampaui ambang batas. Selama empat dekade terakhir, dunia usaha mengembangkan potensi budidaya untuk mensuplai setengah dari total konsumsi perikanan warga dunia dalam setahun. FAO menyadari sejumlah persoalan akibat pertambakan udang skala industri dan  termasuk resiko di masa mendatang.

M. Riza Damanik Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyatakan, ‘’Upaya pemerintah Indonesia meningkatkan produksi perikanan (utamanya) budidaya hingga 353 persen dalam periode 2010-2014 adalah berita buruk. Laju perluasan tambak berbanding lurus dengan produksi, akan tetapi berbanding terbalik dengan hasil penjualan udang Indonesia di pasar internasional yang terus menurun yakni US$11,9 per kg pada 2005 menjadi US$6,8 per kg pada 2008. Pemerintah dan petambak mengais receh dan dirundung berbagai masalah sosial dan lingkungan dari ekspor udang, sementara dunia usaha terus melakukan ekspansi.”