kiara.or.id

Joint Media Release

Windu Shrimp Farmer Union (PU3W)
Coalition of Indramayu Coastal Community (KOMPI)
Fisheries Justice Coalition (KIARA)
Friends of The Earth Indonesia (WALHI)
Layar Nusantara
Bina Desa Secretariat (InDHRRA)
 
Jakarta. March 10th 2010. In the mid of the opening Shrimp Aquaculture Dialogue (ShAD), on 9-10 March 2010, several non-governmental organizations and communities namely KIARA, WALHI, P3UW, Kompi, Bina Desa Secretariat, Layar Nusantara and Legal Aid Institution (LBH) Jakarta made rally against Shrimp Industry in front of Grand Melia Hotel., Jl. H.R Rasuna, Jakarta (9/3).    

Siaran Pers Bersama
Perkumpulan Petambak Plasma Udang Windu (P3UW)
Koalisi Masyarakat Pentambak Indramayu (KOMPI)
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
Layar Nusantara
Bina Desa

Jakarta. 9 Maret 2010. Laporan Lembaga Pangan Dunia (FAO) pada tahun 2008 bertajuk The State of World Fisheries and Aquaculture menyatakan bahwa eksploitasi perikanan tangkap telah melampaui ambang batas. Selama empat dekade terakhir, dunia usaha mengembangkan potensi budidaya untuk mensuplai setengah dari total konsumsi perikanan warga dunia dalam setahun. FAO menyadari sejumlah persoalan akibat pertambakan udang skala industri dan  termasuk resiko di masa mendatang.

M. Riza Damanik Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyatakan, ‘’Upaya pemerintah Indonesia meningkatkan produksi perikanan (utamanya) budidaya hingga 353 persen dalam periode 2010-2014 adalah berita buruk. Laju perluasan tambak berbanding lurus dengan produksi, akan tetapi berbanding terbalik dengan hasil penjualan udang Indonesia di pasar internasional yang terus menurun yakni US$11,9 per kg pada 2005 menjadi US$6,8 per kg pada 2008. Pemerintah dan petambak mengais receh dan dirundung berbagai masalah sosial dan lingkungan dari ekspor udang, sementara dunia usaha terus melakukan ekspansi.”

Siaran Pers
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan
www.kiara.or.id

Jakarta. 6 Maret 2010. Negara yang memiliki sumber daya alam berlimpah tidak memiliki masalah kemiskinan kronis. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai sumber daya perikanan yang merupakan pilar penting pangan nasional dan dapat dikatakan sebagai tiket yang mampu membebaskan negara dari persoalan menyedihkan tersebut.

Divisi Manajemen Pengetahuan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Mida Saragih menegaskan, “Bukti empiris menyebutkan bahwa sepuluh persen penduduk di tiap provinsi di Indonesia mengalami busung lapar. Di sektor perikanan, penanaman modal asing mencapai hingga 100 persen tahun 2008, meningkat dari 99, 39 persen di tahun 2006. Harus kita akui, gejala demikian merupakan warisan dari kebijakan Orde Baru yang coba dikoreksi. Walau demikian, koreksi ini belum menunjukkan hasil. Dari sisi kebijakan, pemerintah mengeluarkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan berbagai turunannya yang memberikan peluang bagi investor untuk semakin menguasai sumber-sumber agraria. Pemerintah juga mengesahkan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil No. 27 Tahun 2007 yang mengatur bagaimana melangsungkan industri perikanan, pariwisata, penambangan, mulai dari kolom air, dasar hingga permukaan laut melalui perizinan yakni Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3). Izin ini berlaku 20 tahun dan dapat diperpanjang hingga 60 tahun. UU tersebut menyamaratakan kedudukan rakyat dan dunia usaha dalam mengakses sumber daya alam.”