kiara.or.id

Permohonan uji materi Undang-Undang No.27/2007-tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K)-oleh nelayan tradisional, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, serta Tim Advokasi Tolak HP3 akhirnya diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada 04 Maret lalu.

Diterimanya permohonan gugatan ini menandakan bahwa ada persoalan krusial yang mesti dituntaskan terlebih dahulu, sebelum pemerintah menggunakan instrumen UU tersebut dalam kebijakan daerah.

Senin, 15 Maret 2010 | 03:03 WIB

Oleh ALAN KOROPITAN

”Tingkah laku manusia saat ini seharusnya didasari pada pengetahuan tentang apa yang akan terjadi pada kemudian hari!” Ini diungkapkan oleh Prof Sumi dari The University of Tokyo dalam simposium pada 8-9 Maret 2010 di Bali.

Simposium itu digelar oleh Center for Remote Sensing and Ocean Science, Universitas Udayana, bekerja sama dengan Lembaga Antariksa Jepang (JAXA). Konteks yang dia maksud adalah isu ”berkelanjutan”.

Sabtu, 13 Maret 2010 04:44 WIB   

DENPASAR--MI: Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengimbau Pemerintah Kabupaten/Kota yang berwilayah pesisir agar mewaspadai potensi bahaya pemberlakuan UU Nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K).

"Gugatan uji materi Undang-Undang ini di Mahkamah Konstitusi, Kamis lalu, membuktikan ada persoalan krusial yang mesti dituntaskan terlebih dahulu, sebelum pemerintah menggunakan instrumen UU tersebut dalam kebijakan daerah," kata Abdul Halim, koordinator Program KIARA, di Denpasar, Jumat (12/3) petang.

Denpasar, 12/3 (Antara/FINROLL News) - Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengimbau Pemerintah Kabupaten/Kota yang berwilayah pesisir agar mewaspadai potensi bahaya pemberlakuan UU Nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K).

"Pascapermohonan gugatan uji materi Undang-Undang ini di Mahkamah Konstitusi, Kamis lalu, membuktikan hal ada persoalan krusial yang mesti dituntaskan terlebih dahulu, sebelum pemerintah menggunakan instrumen UU tersebut dalam kebijakan daerah," kata Abdul Halim, koordinator Program KIARA, kepada ANTARA, di Denpasar, Jumat petang.