kiara.or.id

Home arrow Arsip
Arsip
Pemda perlu hindari bahaya UU Pesisir PDF Cetak E-mail
Ditulis Oleh Administrator   
Wednesday, 17 March 2010

Permohonan uji materi Undang-Undang No.27/2007-tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K)-oleh nelayan tradisional, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, serta Tim Advokasi Tolak HP3 akhirnya diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada 04 Maret lalu.

Diterimanya permohonan gugatan ini menandakan bahwa ada persoalan krusial yang mesti dituntaskan terlebih dahulu, sebelum pemerintah menggunakan instrumen UU tersebut dalam kebijakan daerah.
Pemutakhiran Terakhir ( Wednesday, 17 March 2010 )
Selengkapnya...
 
PERIKANAN NASIONAL: Masih soal Isu Berkelanjutan... PDF Cetak E-mail
Ditulis Oleh Administrator   
Monday, 15 March 2010
Senin, 15 Maret 2010 | 03:03 WIB

Oleh ALAN KOROPITAN

”Tingkah laku manusia saat ini seharusnya didasari pada pengetahuan tentang apa yang akan terjadi pada kemudian hari!” Ini diungkapkan oleh Prof Sumi dari The University of Tokyo dalam simposium pada 8-9 Maret 2010 di Bali.

Simposium itu digelar oleh Center for Remote Sensing and Ocean Science, Universitas Udayana, bekerja sama dengan Lembaga Antariksa Jepang (JAXA). Konteks yang dia maksud adalah isu ”berkelanjutan”.
Pemutakhiran Terakhir ( Monday, 15 March 2010 )
Selengkapnya...
 
UU Pesisir Simpan Potensi Bahaya PDF Cetak E-mail
Ditulis Oleh Administrator   
Sunday, 14 March 2010
Sabtu, 13 Maret 2010 04:44 WIB   

DENPASAR--MI: Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengimbau Pemerintah Kabupaten/Kota yang berwilayah pesisir agar mewaspadai potensi bahaya pemberlakuan UU Nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K).

"Gugatan uji materi Undang-Undang ini di Mahkamah Konstitusi, Kamis lalu, membuktikan ada persoalan krusial yang mesti dituntaskan terlebih dahulu, sebelum pemerintah menggunakan instrumen UU tersebut dalam kebijakan daerah," kata Abdul Halim, koordinator Program KIARA, di Denpasar, Jumat (12/3) petang.
Pemutakhiran Terakhir ( Sunday, 14 March 2010 )
Selengkapnya...
 
KIARA: UU PESISIR SIMPAN POTENSI BAHAYA PDF Cetak E-mail
Ditulis Oleh Administrator   
Saturday, 13 March 2010
Denpasar, 12/3 (Antara/FINROLL News) - Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengimbau Pemerintah Kabupaten/Kota yang berwilayah pesisir agar mewaspadai potensi bahaya pemberlakuan UU Nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K).

"Pascapermohonan gugatan uji materi Undang-Undang ini di Mahkamah Konstitusi, Kamis lalu, membuktikan hal ada persoalan krusial yang mesti dituntaskan terlebih dahulu, sebelum pemerintah menggunakan instrumen UU tersebut dalam kebijakan daerah," kata Abdul Halim, koordinator Program KIARA, kepada ANTARA, di Denpasar, Jumat petang.
Pemutakhiran Terakhir ( Saturday, 13 March 2010 )
Selengkapnya...
 
<< Awal < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>

Hasil 1 - 4 dari 716
Advertisement

Pengunjung KIARA

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday172
mod_vvisit_counterYesterday297
mod_vvisit_counterThis week798
mod_vvisit_counterThis month5737
mod_vvisit_counterAll63545

Form Masuk






Kata Sandi hilang?
Belum terdaftar? Daftar

Statistik

Anggota: 120
Berita: 866
Pranala: 0

Buku Baru

MENJALA IKAN TERAKHIR  Ini tidak hanya sebuah buku yang memberikan informasi, namun juga bukti keseriusan untuk mengungkap situasi kelautan Indonesia.

Serbaneka KIARA

PERNAK-PERNIK KIARA   
RUANG BACA   
BULETIN KIARA
  
South to South (StoS) adalah gerakan penyadaran dan penggalangan solidaritas dengan menggunakan film dan media visual.