|
Pada tanggal 9 hingga 14 Oktober 2008, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (Alternate Governor Bank Dunia untuk Indonesia) bertindak sebagai Ketua Delegasi RI bersama rombongan hadir dalam pertemuan World Bank-IMF Annual Meeting 2008 yang diselenggarakan di Washington, D.C. Di sela-sela kegiatan tersebut, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas mengadakan berbagai pertemuan bilateral dengan wakil beberapa lembaga keuangan internasional, antara lain Board of Director Bank Dunia, Asian Development Bank, Islamic Development Bank, Japan Financial Corporation, dan lain-lain.
Penyelenggaraan Annual Meeting yang waktunya hampir bersamaan dengan munculnya krisis keuangan global yang bermula di Amerika Serikat, membahas berbagai hal dan umumnya difokuskan untuk mencari langkah strategis bersama guna menanggulangi dampak yang ditimbulkan oleh krisis financial tersebut. Beberapa diantara hasil yang disepakati adalah antara lain: - Meminta komunitas internasional, termasuk Bank Dunia dan IMF, untuk bekerja secara terkoordinasi dalam menggunakan seluruh sumber keuangan, bantuan teknis, analisis dan advis kebijakan untuk membantu negara-negara yang terkena dampak dari krisis untuk memperkuat perekonomiannya dan mempertahankan pertumbuhan (growth), dan melindungi kelompok-kelompok yang rentan terhadap dampak krisis;
- Menyambut baik upaya negara-negara maju yang secara terkoordinasi melakukan upaya penanganan krisis (seperti komitmen kelompok G-7 pada tanggal 10 Oktober 2008, termasuk penjaminan deposito dan pinjaman antar bank), secara komprehensif mengembalikan stabilitas keuangan dan pasar keuangan agar kembali berfungsi normal;
- Mendukung mobilisasi IMF pada Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF) sebagai respon terhadap kebutuhan Negara anggota dan sebagai bagian dari reformasi yang sedang dijalankan yang memberikan akses yang lebih mudah dan cepat pada bantuan murah untuk merespon shock;
Sedangkan dari beberapa pertemuan bilateral selama kegiatan Annual Meeting dimaksud, diperoleh hasil antara lain sebagai berikut: (i) Lembaga-lembaga keuangan internasional pada umumnya memberikan respon positif terhadap langkah-langkah yang telah ditempuh pemerintah Indonesia dalam menyikapi imbas dari krisis pasar keuangan global, dan siap memberikan dukungan yang diperlukan;
(ii) Pihak Bank Dunia mengindikasikan kesediaannya untuk memberikan pinjaman siaga (standby loan) sebesar USD 2 milyar pada tahun 2009. Kepastian nilai pinjaman siaga ini akan diberikan dalam waktu dekat setelah diperoleh kepastian jumlah kebutuhan berbagai negara terhadap pinjaman siaga dan mempertimbangkan kemampuan pendanaan Bank Dunia. Disamping itu, Bank Dunia juga mengindikasikan sekiranya diperlukan dapat meningkatkan pinjaman program dan refinancing yang sedang berjalan (regular) yang semula diperkirakan senilai USD 1,4 milyar menjadi USD 1,9 milyar.
(iii) Sementara itu, Islamic Development Bank (IDB) juga mengindikasikan kesediaannya memberikan pinjaman siaga (standby loan) untuk membantu pemerintah RI dalam menghadapi dampak krisis dan mempertimbangkan tawaran pemerintah RI untuk membeli Sukuk yang telah diterbitkan oleh pemerintah RI senilai USD 1 milyar. Namun demikian, pihak IDB akan mengkaji lebih dahulu modalitas yang sesuai dengan IDB.
(iv) Sesuai dengan informasi dari Bank Dunia, tidak saja Pemerintah Indonesia yang mengajukan usulan Pinjaman Siaga (Standby Loan). Beberapa Negara dari Amerika Latin dan Asia lainnya juga mengajukan permohonan Pinjaman Siaga (Standby Loan) kepada Bank Dunia.
(v) Mr. James Adam (Wakil Presiden Bank Dunia untuk Wilayah Asia Timur dan Pasifik) menjelaskan bahwa Bank Dunia telah berhasil menggalang dana sebesar US$ 6,1 miliar dari 10 negara maju untuk Climate Investment Fund (CIF), suatu trust fund dalam rangka menangani perubahan iklim yang dikelola oleh Bank Dunia. Mengingat Pemerintah Indonesia sangat berperan aktif dalam penyelenggaraan UNFCCC dan pertemuan Menteri Keuangan untuk menangani perubahan iklim di Bali, Bank Dunia merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggota Committee dari Climate Investment Fund. Delegasi RI menyatakan kesediaannya kepada Bank Dunia untuk menjadi anggota Committee dari Climate Investment Fund (CIF), apabila Indonesia terpilih, maka secara strategis Indonesia dapat mengamankan sebagian pemanfaatan dana CIF tersebut bagi kegiatan-kegiatan perubahan iklim di Indonesia. Namun hal ini juga memerlukan kesiapan Indonesia (Kementerian/Lembaga terkait dan sektor swasta) untuk pemanfaatan dana tersebut, mengingat kompetisi dari negara lain, untuk memanfaatkan dana tersebut sangat ketat (23/10/2008).
Sumber: www.bappenas.go.id
|
