kiara.or.id

Kamis, 17 Desember 2009

Oleh M. Riza Damanik

Jelang berakhirnya KTT Pe­rubahan Iklim ke-15 di Ko­penhagen, para pihak masih ter­jebak model diplomasi me­nang-kalah, dan minus memperkarakan aspek keadilan.

Dalam porsi itu, negara-negara industri ingin menang de­ngan tidak memberikan ko­mitmen besar dalam penuru­nan emisi, sekaligus enggan mem­pertanggung-jawabkan jejak emisi masa lalunya.

Negara berkembang juga ingin menang, dengan terus mendalami fitrah kerentanan ne­­garanya—berharap men­da­pat­kan dana belas kasih. Se­bagai evaluasi jalannya pe­rundingan, penting kiranya mencermati ulang sambutan pembuka Sekretaris Eksekutif UNFCCC (United Nations Fra­mework Convention on Climate Change/Konvensi Badan Dunia untuk Perubahan Iklim), Yvo de Boer pada sejumlah media, 7 De­sember silam, bahwa “ne­gara berkembang perlu meng­ubah arah pertumbuhan eko­nomi mereka”.

Bagi penulis, pernyataan ini bermakna ganda: pertama, me­ne­gaskan bahwa arah pertum­bu­han ekonomi di negara ber­kembang hingga saat ini (termasuk Indonesia) berada pada jalur yang salah, sehingga perlu dikoreksi guna memperkecil dampak bu­ruk perubahan ikl­im di ne­ga­ranya maupun du­nia secara ke­seluruhan. Pada tahap ini, per­nyataan de Boer sejalan de­ngan apa yang disebut oleh ke-lompok masyarakat sipil bahwa pe­ru­bahan iklim adalah wujud aku­­mulatif ketimpa­ngan ekonomik.

Pada penilaian lain, per­nya­taan de Boer menjelaskan du­ku­ngannya terhadap arah pertumbuhan ekonomi negara-negara in­dustri—karena, sam­butan pem­bukanya abai mengaloka­sikan teguran kepada ne­gara-negara industri seperti Ame­rika Serikat, Jepang dan Ka­nada untuk bergegas me­la­kukan koreksi (serupa) terha­ap model ekonominya yang bo­ros karbon. Sedikitnya, akumulasi bua­ngan emisi gas rumah kaca dari ketiga negara tersebut me­nyumbang lebih dari 50 persen emisi dunia. Kesan saya saat pe-rundingan berlangsung, “dunia be­nar-benar kehilangan keteladanan”.

Minus Penjabaran
Sejak komitmen penurunan emisi sebesar 26 persen di ta­hun 2020 disampaikan Pre­siden Susilo Bambang Yudho­yono (SBY) pada pertemuan G-20 di Pitssburgh, Amerika Se­rikat, September lalu, pemerintahan SBY terus mendapat perhatian dari dalam dan luar negeri. Terkait hal tersebut, Menteri Negara Lingkungan Hi­dup Gusti M Hatta meng­ungkapkan bahwa pemerintah akan berfokus pada tiga sektor utama, yaitu kehutanan, energi, dan limbah (Kompas, 23/11).

Seolah tidak ada koherensi, Delegasi RI di Kopenhagen justru gagal merincikan upaya pe­nyelamatan hutan dan kepulauan Indonesia dari dampak buruk perubahan iklim pada Pertemuan Subsidiary Body on Scientific and Technological Ad­vice (SBSTA), 8 Desember lalu. Alhasil, peluang “emas” un­tuk terhindar dari jebakan pen­danaan iklim berbasis utang luar negeri justru terle­watkan.

Demikian halnya kesempatan untuk mengambil kepe­mimpinan rezim penanganan iklim yang berbasis kepulauan dan berkeadilan, tidak termanfaatkan dengan baik. Kini publik pun semakin paham bahwa momen Pertemuan Kelautan Dunia (World Ocean Con­feren­ce) di Manado, 11-15 Mei 2009 silam, terbukti sekadar seremoni biasa. Bahkan, terbukti menelikung agenda laut dan perubahan iklim itu sendiri.
Di sinilah peran SBY ditegaskan—ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani, yakni be­rada di depan guna mengoperasionalkan komitmen poli­tik­nya—baik ke luar dan ke da­lam—untuk menurunkan bua­ngan emisi sebesar 26 persen.

Selain itu, berada di te­ngah-tengah untuk memimpin dan hadir secara fisik pada pu­taran pertemuan Dewan Na­sional Perubahan Iklim (DNPI) guna memperbesar energi konsolidasi inter dan antardepartemen terkait kebijakan penurunan emisi dan langkah adaptasi nasional. Serta, berada di belakang untuk mem-back-up sejak awal delegasi RI, dengan melakukan fit and proper test guna menemukenali putra-putri terbaik bangsa atas dasar kapasitas, kapabilitas dan in­tegritasnya. Khusus persya­ratan terakhir, perlu mengandalkan mereka yang memiliki ikatan sosio-ekologis yang kuat terhadap kelokalan dampak perubahan iklim itu sendiri.

Nasi belum jadi bubur hing­ga berakhirnya Putaran Kopenhagen dengan berbagai kon­sekuensi ikutannya. Untuk itu pula, 240 juta rakyat Indo­nesia sabar menanti gebrakan diplomasi di bawah kepemimpinan SBY. Belajarlah dari keteladanan diplomasi ala Perdana Menteri Djuanda 52 tahun si­lam (13 Desember 1957-13 De­sem­ber 2009) di saat pertama kali mendeklarasikan Indo­ne­sia sebagai negara kepulauan.

Djuanda tidak saja cermat memilih pesan, waktu dan tempat deklarasi, tapi juga berhasil menginternalisasi ikhtiar Dek­larasi Djuanda ke dalam keseharian hidup berbangsa dan ber­negara, yakni menempat­kan laut sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa.

Dengan keteladanan diplomasinya di meja perundingan, klaim sepihak atas perairan laut Indonesia membuahkan dukungan kolektif warga dunia melalui United Nations Con­vention on the Law of the Sea, 10 Desember 1982.

Penulis adalah Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) dan Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Iklim (CSF)

Comments

Add New Search

3.20 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."