kiara.or.id

Siaran Pers
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan
www.kiara.or.id

Jakarta, 28 Januari 2010. Kementerian Kelautan dan Perikanan membeli kapal pengawas dari Perancis senilai Rp 14,4 miliar. Kapal itu akan dimanfaatkan untuk pengawasan di laut, khususnya pada area terumbu karang dan biota laut. Pembelian kapal ini terang mencederai rasa keadilan nelayan tradisional dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Inikah prestasi 5 tahun 100 hari pemerintahan SBY?

M. Riza Damanik, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan mengatakan bahwa, “Pembelian kapal mewah Perancis untuk pengawasan karang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan seharga Rp14,4 miliar adalah program mubazir dan berindikasi korupsi. Apalagi diarahkan untuk dikutkan dalam kegiatan Sail Banda yang justru menenggelamkan kekayaan bahari nusantara”.

Di Asia Tenggara, lebih dari 40 tahun, terumbu karang dan hutan bakau mengalami kerusakan dan bahkan hilang. Nilainya sebesar 40 persen telah hilang, 45 persen mengalami kerusakan parah, dan 15 persen menderita kerusakan ringan. Penyebabnya adalah pembangunan bias daratan yang melanggengkan deforestasi kawasan pesisir, reklamasi, perluasan industri pertambakan, dan praktek penangkapan ikan dengan alat merusak, seperti trawl (pukat harimau).

Setali tiga uang, di Indonesia, hanya 5,23 persen terumbu karang berada dalam kondisi baik (LIPI, 2006). Sebagai contoh, Pusat Penelitian Terumbu Karang Universitas Hasanuddin, Makasar, menyebutkan bahwa, kerusakan terumbu karang di Sulawesi Selatan mencapai kondisi di luar ambang batas dan mengganggu kelangsungan hidup nelayan tradisional.

Dalam penelitian ini, disebutkan bahwa 70 persen dari 5.000 km2 karang yang rusak berdampak pada hilangnya pendapatan nelayan. Tingkat kerusakan karang ini hampir mencapai 100 persen, di antaranya terumbu karang di Pulau Pangkajene sebesar 97 persen, 86 persen di Sinjai dan Selayar, hingga kawasan Taman Nasional Taka Bonerate sebesar 70 persen.

Riza menjelaskan, “Kalau pemerintah ingin mengawasi karang cukup dilakukan dengan memakai kapal seharga Rp20 juta – Rp40 juta, mengingat karang berada pada wilayah yang relatif dangkal dan tidak membutuhkan kapal pesiar tipe kecil yang berbobot besar. Hal penting lainnya adalah melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dalam pengakuan Menteri Kelautan dan Perikanan, kapal ini dibeli saat menteri sebelumnya. Praktek ini tak boleh didiamkan. Karenanya, nelayan tradisional dan masyarakat pesisir mendesak pertanggungjawaban pemerintah agar kerugian tidak meluas di hadapan mereka. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu menyelidiki lebih lanjut terkait hal ini”.

Selama 5 tahun 100 hari pemerintahan SBY, nelayan tradisional dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menanti pemenuhan janji perubahan ala SBY lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sayangnya, selepas pembelian mobil mewah, kini Kementerian Kelautan dan Perikanan justru menggunakan uang negara untuk tujuan yang sebenarnya bisa dihemat dan dipergunakan bagi sebesar-besar kesejahteraan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir.

“Bertepatan dengan 5 tahun 100 hari pemerintahan SBY, nelayan tradisional dan masyarakat Indonesia belum mendapatkan pemenuhan sila ke-5 Pancasila. Bahkan, hingga kini nelayan hanya mendapatkan 26 persen dari total transaksi perdagangan ikan. Hari ini, nelayan bersama elemen masyarakat Indonesia menyerukan ubah sistem, tegakkan keadilan perikanan,” tutup Riza.***

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:
M. Riza Damanik, Sekjen KIARA di +62 818 773 515 /  Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya

Sekretariat Nasional Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan
Fisheries Justice Coalition Indonesia
Jl. Tegal Parang Utara No. 43
Mampang, Jakarta 12790
Indonesia
Telp. +62 21 797 0482
Faks. +62 21 797 0482
Email.  Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya
Website.  www.kiara.or.id  

Comments

Add New Search

3.20 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."