kiara.or.id

Minggu, 31 Januari 2010 | 03:41 WIB

Jakarta, Kompas - Komisi IV DPR RI akan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan mengklarifikasi pembelian kapal pengawas perikanan dari Perancis seharga Rp 14,4 miliar. Pembelian kapal dinilai terlalu mahal.

Menurut anggota Komisi IV DPR, Sudin, Jumat (29/1) di Jakarta, klarifikasi akan diminta dalam rapat kerja Komisi IV DPR dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 1 Maret.

Sudin mengatakan, kapal pengawas perikanan jenis Catamaran seri Lagoon 500 berbahan fiberglass composite itu dinilai lebih mirip kapal pesiar dengan fasilitas mewah.

 

Kapal layar itu kini bersandar di Dermaga Nongsa Point Marina Resort, Batam, Kepulauan Riau, untuk proses perizinan.

 

”Pengawasan terumbu karang akan lebih efektif jika memberdayakan nelayan dan masyarakat pesisir,” katanya.

 

Dana sebesar Rp 14,4 miliar, demikian Sudin, bisa digunakan untuk membeli kapal kayu maupun speed boat bagi nelayan untuk pengawasan perairan.

 

Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Aji Sularso menyatakan, kapal pengawas itu akan dijadikan kapal komando untuk memberi informasi kondisi perairan bagi kapal patroli teritorial dan kondisi terumbu bagi kapal pengawas daerah.

 

”Galangan kapal dalam negeri belum mampu memproduksi kapal Catamaran serupa. Ke depan, kita upayakan agar kapal bisa dibeli dari dalam negeri,” kata Aji.

 

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Riza Damanik menyatakan, penyelamatan terumbu karang lebih membutuhkan upaya konkret berupa penghentian pembuangan limbah ke laut, pelarangan penggunaan pukat harimau, dan optimalisasi pendidikan lingkungan bagi masyarakat kepulauan. (LKT)

 

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/31/03414664/pembelian.kapal.akan.diklarifikasi.

Comments

Add New Search

3.20 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."