kiara.or.id

31 Jan 2010

Jakarta, RM. Pembelian kapal layar pengawas terumbu karang seharga Rp 14,3 miliar yang dilakukan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) memicu reaksi politisi senayan. Anggota Komisi IV DPR, Sudin menilai pembelian kapal layar itu kemahalan. Menurut dia, untuk pengawasan di perairan dangkal cukup dengan kapal-kapal sederhana, tak perlu terlalu mewah.

"Cukup beli speedboat kecil saja. Karena kita harus melihat fungsinya dulu untuk apa. Kalau melihat fungsinya dengan anggaran seperti itu terlalu besar," katanya kepada Rakyat Merdeka. Menurut Sudin, toh prorgam penyelamatan terumbu karang tak sepenuhnya bisa sukses jika tak ada dukungan dari masyarakat.
Untuk itu, sebenarnya yang lebih utama adalah memberi pemahaman kepada masyarakat agar tidak mencemari laut.

"Atas pembelian kapal itu. Komisi VI berencana memanggil DKP untuk membahasnya," pungkasnya. Koordinator Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), M Riza Damanik juga menilai mubazir pembelian kapal itu.

"Kalau mau monitoring karang cukup dengan kapal seharga Rp 20-40 juta cukup. Karena posisi taman terumbu karang Indonesia relatif berada di laut dangkal," ujar Damanik.Dengan kondisi seperti itu,lanjut Damanik, tak perlu menggunakan kapal mewah berbobot besar.Selain itu, mcnurut Riza, pembelian kapal monitoring karang mewah juga bukan solusi terbaik untuk menghadapi ancaman kerusakan ekosistem laut.

Yang terpenting, menurut Riza, adalah pengetatan pengawasan terhadap proses pembuangan limbah di laut. Dengan dana sebesar itu, sambung Riza, bisa digunakan untuk pos pemeliharan terumbu karang. Selain itu. Riza juga melirik kontrasnya kebijakan pembelian kapal dengan kondisi nelayan.

Riza menuding adanya keti-daktranparan dalam pengelolaan anggaran di tubuh DKP. Seharusnya, kata Riza, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad terbuka beberkan program pembelian kapal warisan dari menteri sebelumya.

"Karena salah satu tugas menteri adalah mengembalikan kepercayan publik terhadap ke-mentriannya. Sekaligus memperbesar dukungan kepada nelayan." Fadel Muhammad yang dikonfirmasi Rakyat Merdeka melalui ponselnya enggan mengangkat. Sekadar background, menurut Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Aji Sularso, Indonesia butuh minimal enam kapal pengawas terumbu karang untuk mengawasi 80.000 kilometer persegi areal terumbu karang.

Kapal pengawas terumbu karang itu juga dibutuhkan untuk mendukung operasi pengawasan di area segitiga terumbu karang dunia yang disepakati enam negara pemrakarsa Coral Triangle Initiative. Kapal layar Catamaran dengan panjang IS meter, dinilai Aji Sularso, mampu beroperasi di perairan dangkal tanpa merusak ekosistem terumbu karang dan hemat bahan bakar. uzi

Sumber: http://bataviase.co.id/node/78222

Comments

Add New Search

3.20 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."