kiara.or.id

Home arrow Arsip arrow Siaran Pers arrow Paska Seafood Summit 2010; KIARA: Lima Agenda Reformasi Perikanan
Paska Seafood Summit 2010; KIARA: Lima Agenda Reformasi Perikanan PDF Cetak E-mail
Ditulis Oleh Administrator   
Thursday, 04 February 2010
Siaran Pers
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan
www.kiara.or.id

Jakarta, 4 Februari 2010. Masyarakat dunia dan pelaku usaha perikanan kembali diingatkan untuk tidak hanya peduli terhadap kualitas produk perikanan sebagai sumber pangan, melainkan juga turut aktif membenahi efek lingkungan dan sosial yang muncul dalam aktivitas perikanan. Pesan ini mengemuka dalam Seafood Summit 2010 yang bertajuk “Prediksi Tantangan di Dunia yang Berubah” di Paris, Perancis, 31 Januari – 2 Februari 2010.

M. Riza Damanik, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan bahwa, “Konsumen di negara-negara Utara luput melihat tren transaksi makanan laut (seafood) kini berpusat antara Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Asia bagian barat daya. Sementara negara-negara Selatan hanya didudukkan sebagai pemasok kebutuhan ikan negara-negara Utara.  Apalagi ketersediaan pangan di Selatan kini terancam oleh dampak perubahan iklim. Fenomena iklim ini mendorong terjadinya migrasi ikan-ikan di perairan tropis ke sub tropis, sehingga negara-negara lain akan mengalami surplus tangkapan ikan”.

Cheung  (2009) dalam jurnal Global Change Biology menyebutkan “dengan simulasi peningkatan CO2 di atmosfer hingga 720 ppm (parts per million), maka pada tahun 2100 Indonesia berpotensi kehilangan 25 persen hasil tangkapan ikan. Fakta ini menunjukkan pentingnya melakukan pembenahan terhadap ekosistem laut dan pesisir. Salah satunya adalah secara konsisten merehabilitasi hutan bakau yang telah rusak, sekaligus menghentikan konversi hutan mangrove tersisa,” jelas Riza.

Kini, laju kerusakan hutan bakau mencapai 4 persen dalam setahun. Di tingkat nasional, luas hutan bakau hanya 1,9 juta hektar. Sebelumnya hutan bakau Indonesia berkisar 4,2 juta ha di tahun 1982. Di Sumatera Utara, 75 persen dari 83.750 hektar mengalami rusak berat. Demikian pula Lampung yang merupakan basis tambak udang intensif terbesar, hanya memiliki 6.528 hektar yang sebelumnya 17.000 ha (1982).    

Upaya kedua yang juga mesti dilakukan adalah melakukan evaluasi dan bahkan menghentikan ekspansi tambak udang intensif berbasis ekspor. Tambak intensif milik CP Prima di wilayah eks Dipasena, yakni Aruna Wijaya Sakti telah menunjukkan titik jenuhnya. Hingga saat ini, belum ada tindak lanjut dari pemerintah untuk menindak tegas korporasi yang menelantarkan kawasan pesisir dan petambak tradisional.   

Ketiga, hambatan terberat selanjutnya yang akan dihadapi oleh para petambak adalah serangan penyakit, terutama penyakit myo (Infectious Myonecrosis Virus) yang menyebabkan kematian secara bertahap, di samping penyakit yang ada selama ini. Serangan virus myo telah melanda di sebagian besar sentra budidaya udang. Untuk itu, negara perlu memastikan dipatuhinya kebijakan pelarangan impor udang demi pencegahan meluasnya penyakit berbahaya ini," papar Riza.    

Keberlanjutan daya dukung lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial korporasi menjadi tema utama yang kian menguat dewasa ini. Sebelum semakin jauh melenceng, pemerintah Indonesia harus segera menjalankan reformasi aktivitas perikanan nasional melalui: (1) Menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik atas pengelolaan sumber daya perikanan; (2) Menjamin akses nelayan dan pembudidaya tradisional terhadap sumber daya perikanan; (3) Menegaskan keadilan korektif guna melindungi kepentingan pelaku perikanan tradisional; (4) Mengawal dan meminimalisir dampak buruk faktor eksternalitas di konteks perikanan, yakni antara pemerintah atau pun usaha lintas batas negara, dan (5) Memberikan subsidi perikanan bagi pelaku perikanan tradisional.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:
M. Riza Damanik, Sekjen KIARA
di +62 818 773 515 / Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya


Sekretariat Nasional Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan
Fisheries Justice Coalition Indonesia
Jl. Tegal Parang Utara No. 43
Mampang, Jakarta 12790
Telp. +62 21 797 0482
Faks. +62 21 797 0482
Email. Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya
Website. www.kiara.or.id
Comments
Add New Search
+/-
Write comment
Name:
Email:
 
Title:
 
:D:):(:0:shock::confused:8):lol::x:P:oops::cry:
:evil::twisted::roll::wink::!::?::idea::arrow:
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.20 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Pemutakhiran Terakhir ( Thursday, 04 February 2010 )
 
< Sebelumnya   Berikutnya >

Pengunjung KIARA

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday157
mod_vvisit_counterYesterday291
mod_vvisit_counterThis week1149
mod_vvisit_counterThis month3983
mod_vvisit_counterAll61791

Form Masuk






Kata Sandi hilang?
Belum terdaftar? Daftar

Statistik

Anggota: 120
Berita: 857
Pranala: 0

Buku Baru

MENJALA IKAN TERAKHIR  Ini tidak hanya sebuah buku yang memberikan informasi, namun juga bukti keseriusan untuk mengungkap situasi kelautan Indonesia.

Serbaneka KIARA

PERNAK-PERNIK KIARA   
RUANG BACA   
BULETIN KIARA
  
South to South (StoS) adalah gerakan penyadaran dan penggalangan solidaritas dengan menggunakan film dan media visual.