kiara.or.id

Siaran Pers
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan
www.kiara.or.id  

Jakarta, 15 Februari 2009. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta tambahan anggaran sebesar Rp1,6 triliun melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2009. Permintaan anggaran tambahan ini terkait dengan target pertumbuhan perikanan sebesar 353 persen yang berpijak pada tiga program prioritas utama di sektor kelautan dan perikanan, yakni pertama, membenahi infrastruktur di daerah nelayan dan pesisir, termasuk memberikan fasilitas air bersih dan tangki minyak; kedua, pemberian benih ikan hingga rumput laut secara cuma-cuma kepada pembudidaya; dan ketiga, menjalankan konsep "minapolitan" bagi pesisir, nelayan, dan pulau-pulau kecil.

Abdul Halim, Koordinator Program Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menegaskan bahwa, “Permintaan penambahan anggaran untuk memaksimalkan upaya penyejahteraan nelayan tradisional dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan hal yang relevan dengan situasi terkini. Namun, melihat daya serap dan manajemen program yang ditampilkan sejauh ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu melakukan perbaikan internal”.

Data Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan menyebutkan bahwa, anggaran yang diperoleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dari tahun 2004 hingga 2009 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (tabel terlampir). Sayangnya, dalam periode yang sama maksimum serapan anggaran KKP hanya 70-80 persen. Selebihnya justru tidak digunakan. Lebih ironis lagi, fakta di perkampungan nelayan tradisional dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil justru menunjukkan bahwa kenaikan anggaran tak dibarengi dengan kian sejahteranya kehidupan mereka.  

Tabel I. Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan 2004-2009*

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran
1	2004	APBN DKP tahun 2004 sebesar Rp1.780,10 triliun
2	2005	APBN DKP tahun 2005 sebesar Rp2,028 triliun
3	2006	APBN yang dialokasikan untuk DKP sebesar Rp2,466 triliun.
4	2007	Anggaran DKP tahun 2007 sebesar Rp3,27 triliun.
5	2008	Alokasi anggaran DKP tahun 2008 adalah sebesar Rp. 3,353 triliun
6	2009	Untuk tahun anggaran 2009, APBN di DKP adalah sebesar Rp 3,4 triliun

*Diolah dari pelbagai sumber

Hal penting lainnya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan mesti proporsional dalam menentukan target pencapaiannya. KKP mestinya tidak memberikan fokus secara berlebihan terhadap target pertumbuhan perikanan sebesar 353 persen dengan meminggirkan persoalan utama yang dialami oleh nelayan tradisional dan masyarakat pesisir atas dampak kerusakan ekosistem laut dan pesisir, serta derita sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas perikanan yang mengejar kenaikan angka pertumbuhan semata-mata. Karena hasilnya justru akan berdampak negatif. Pesan ini mengemuka pada Seafood Summit 2010 yang bertajuk “Prediksi Tantangan di Dunia yang Berubah” di Paris, Perancis, 31 Januari – 2 Februari 2010.

“Keberlanjutan daya dukung lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial korporasi menjadi tema utama yang kian menguat dewasa ini. Sebelum semakin jauh melenceng, pemerintah Indonesia harus segera menjalankan reformasi aktivitas perikanan nasional melalui: (1) Menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik atas pengelolaan sumber daya perikanan; (2) Menjamin akses nelayan dan pembudidaya tradisional terhadap sumber daya perikanan; (3) Menegaskan keadilan korektif guna melindungi kepentingan pelaku perikanan tradisional; (4) Mengawal dan meminimalisir dampak buruk faktor eksternalitas di konteks perikanan, yakni antara pemerintah atau pun usaha lintas batas negara, dan (5) Memberikan subsidi perikanan bagi pelaku perikanan tradisional,” tutup Halim.*** 


Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:
Abdul Halim, Koordinator Program KIARA
di +62 815 53100 259 / Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya  


Sekretariat Nasional Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan
Fisheries Justice Coalition Indonesia
Jl. Tegal Parang Utara No. 43
Mampang, Jakarta 12790
Indonesia
Telp. +62 21 797 0482
Faks. +62 21 797 0482
Email. Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya
Website. www.kiara.or.id

Comments

Add New Search

3.20 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."