kiara.or.id

Senin, 15 Februari 2010 | 15:54:55

formatnews -Denpasar, 15/2: Koordinator Program Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Abdul Halim menegaskan, target peningkatan produtivitas perikanan nasional hingga 353 persen ketimbang tahun lalu harus disikapi secara baik namun reformasi perikanan juga mendesak untuk dilaksanakan.

Sebelum semakin jauh melenceng, pemerintah Indonesia harus segera menjalankan reformasi aktivitas perikanan nasional dalam lima bidang yakni menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik atas pengelolaan sumber daya perikanan, menjamin akses nelayan dan pembudidaya tradisional terhadap sumber daya perikanan.

Sedangkan bidang ke tiga reformasi adalah menegaskan keadilan korektif demi kepentingan pelaku perikanan tradisional, diikuti mengawal dan meminimalisasikan dampak buruk faktor eksternal di konteks perikanan, katanya dalam surat elektronika yang diterima ANTARA, di Denpasar, Senin siang.

Faktor eksternal di konteks perikanaM yakni antara pemerintah atau usaha lintas batas negara, serta memberi subsidi perikanan bagi pelaku perikanan tradisional.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta tambahan anggaran sebesar Rp1,6 triliun melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2009.

Permintaan anggaran tambahan ini terkait target pertumbuhan perikanan hingga 353 persen yang berpijak pada tiga program prioritas utama di sektor kelautan dan perikanan.

Ke tiga program itu adalah membenahi infrastruktur di daerah nelayan dan pesisir termasuk memberikan fasilitas air bersih dan tanki minyak, pemberian benih ikan hingga rumput laut secara cuma-cuma kepada pembudidaya, dan menjalankan konsep "minapolitan" bagi pesisir, nelayan dan pulau-pulau kecil.

Permintaan penambahan anggaran untuk memaksimalkan upaya penyejahteraan nelayan tradisional dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan hal yang relevan dengan situasi terkini.

"Namun, melihat daya serap dan manajemen program yang ditampilkan sejauh ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu melakukan perbaikan internal", katanya.

Data KIARA menyebutkan, anggaran KKP dari 2004 hingga 2009 meningkat dari tahun ke tahun. Anggaran KKP pada 2004 Rp1.780,10 triliun, 2005 Rp2,028 triliun, 2006 Rp2,466 triliun, 2007 Rp3,27 triliun dan 2008 Rp3,353 triliun serta 2009 Rp3,4 triliun.

"Sayangnya, dalam periode yang sama maksimum serapan anggaran KKP hanya 70-80 persen. Selebihnya justru tidak digunakan. Lebih ironis lagi, fakta di perkampungan nelayan tradisional dan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil justru menunjukkan kenaikan anggaran tak dibarengi kesejahteraan kehidupan mereka," katanya.

Hal penting lain, katanya, KKP mesti proporsional dalam menentukan target pencapaian. "KKP mestinya fokus berlebihan terhadap target 353 persen dan meminggirkan persoalan utama nelayan tradisional dan masyarakat pesisir."

Dampak kerusakan ekosistem laut dan pesisir, derita sosial demi mengejar angka pertumbuhan semata-mata jangan dinaifkan, karena hasilnya justru akan berdampak negatif, katanya.

Menurut dia, pesan ini mengemuka pada "Seafood Summit 2010" yang bertajuk "Prediksi Tantangan di Dunia yang Berubah", di Paris pada 31 Januari-2 Februari 2010.

"Keberlanjutan daya dukung lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial korporasi menjadi tema utama yang kian menguat dewasa ini," katanya. *ant*
Sumber: http://www.formatnews.com/?act=view&newsid=42059&cat=115

Comments

Add New Search

3.20 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."