kiara.or.id

Kamis, 25 Februari 2010 | 03:40 WIB

Nusa Dua, Kompas - Penurunan laju pertumbuhan ekonomi secara global sudah mendesak dilakukan guna mengatasi krisis iklim dan krisis sosial-ekologis. Hal itu mensyaratkan adanya perubahan secara substansial pada orientasi pembangunan global. Dalam hal ini, Indonesia bisa mengambil tongkat kepemimpinan global karena posisi Indonesia sebagai korban dan sekaligus sebagai penyedia solusi yang kaya sumber daya alam.

Demikian diungkapkan Ketua Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad yang dihubungi dari Denpasar, Rabu (24/2). Kemarin, dimulai konsultasi di antara menteri-menteri lingkungan dunia yang membahas tentang tata pemerintahan terkait masalah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Tema yang diambil adalah ”Environment in the Multilateral System”.

Sementara itu, melalui pidatonya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di depan para menteri lingkungan dunia dalam Konferensi Menteri Lingkungan Hidup Dunia (11th Special Session of the UNEP Governing Council/GC-UNEP) menegaskan perlunya arahan yang benar agar pembangunan dapat mendorong terjadinya pertumbuhan yang riil. ”Pembangunan yang menghasilkan struktur ekonomi yang tidak rapuh,” kata Presiden.

Presiden dalam pidatonya menegaskan lima langkah penting untuk menjawab tantangan krisis lingkungan global. Pertama, perlu dianut asas pembangunan berkelanjutan. Kedua, menghentikan laju kepunahan keanekaragaman hayati. Ketiga, pembangunan harus berorientasi pada paradigma green economy yang harus dilakukan masyarakat internasional. Keempat, ajakan mendukung pembangunan berkelanjutan di Brasil pada 2012. Dan, kelima, ajakan untuk menyelesaikan negosiasi perubahan iklim pada konferensi di Meksiko akhir tahun ini.

”Green economy”
Deputi Menteri Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Perlindungan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Masnellyarti Hilman, dalam konferensi pers mengatakan, Indonesia telah melaksanakan green economy melalui kebijakan fiskal dalam bentuk insentif untuk kegiatan-kegiatan prolingkungan.

”Di Kementerian Keuangan ada green paper berisi kebijakan tentang apa saja terkait pembangunan yang prolingkungan. Ada insentif bagi pengguna renewable energy (energi terbarukan), sementara juga sudah ada lima kabupaten yang tutupan hijaunya bertambah 1 persen,” ujar Masnellyarti. Selain itu, green economy juga tertuang pada rancangan pembangunan energi di Indonesia yang mendorong penggunaan energi terbarukan, biomassa, dan geotermal.

Chalid sebaliknya menegaskan, orientasi pembangunan harus diubah secara mendasar, yaitu dengan menurunkan laju pertumbuhan secara kolektif di tingkat global.

Sementara itu, sekitar 25 aktivis lingkungan hidup Bali yang tergabung dalam Save Earth Coalition (SEC) memprotes pertemuan tingkat menteri yang diadakan United Nation Environment Programme (UNEP) di depan Monumen Bajrasandhi, Renon, Denpasar, Rabu (24/2). Mereka menilai pertemuan itu hanya basa-basi politik yang didominasi para pendukung neoliberalisme. (ISW/SUT/AYS)

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/02/25/03401995/presiden.lima.langkah.atasi.krisis

Comments

Add New Search

3.20 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."