kiara.or.id

Rabu, 24 Peb 2010 20:32:02 WIB | Oleh : Zuhdiar Laeis

ANTARA - Manajemen yang diterapkan para nelayan di Semarang dinilai belum tertangani secara baik sehingga memengaruhi pendapatan dan tingkat kesejahteraan mereka dibanding nelayan daerah lain.

"Sistem manajemen nelayan selama ini lemah," kata Kepala Seksi Teknologi dan Produksi Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemerintah Kota Semarang, Sunaryo, saat seminar bertajuk "Kebijakan Pesisir dan Kelautan", di Semarang, Rabu.

Ia mengemukakan, penerapan sistem manajemen yang masih lemah itu mengakibatkan nelayan tidak dapat memanfaatkan sumber daya secara aman.

Misalnya, katanya, saat musim panen mereka mengambil sebanyak-banyaknya namun saat paceklik mereka kesulitan mendapatkan tangkapan.

Ia menyebutkan tiga jenis nelayan yakni nelayan tradisional, nelayan maju, dan nelayan teladan.

Nelayan tradisional, katanya, menggunakan peralatan tangkap tradisional sehingga daerah tangkapnya terbatas.

Nelayan maju, katanya, memiliki peralatan tangkap modern seperti jaring "in boat" (di dalam kapal) dan mesin dengan kapasitas 10-20 gross tonase sehingga daerah tangkapannya semakin luas.

"Namun banyak juga nelayan maju yang sudah menggunakan peralatan modern justru gulung tikar karena biaya operasional ternyata tidak sebanding dengan hasil tangkapan. Hal ini sangat dipengaruhi sistem manajemen," katanya.

Nelayan, katanya, seharusnya menerapkan sistem manajemen secara baik sehingga saat menghadapi musim paceklik tidak kesulitan menangkap ikan.

Misalnya, katanya, mengatur manajemen penangkapan ikan saat musim panen yang jangan langsung dihabiskan.

Ia menyebutkan, jumlah nelayan di Kota Semarang pada 2009 tercatat 1.370 orang. Jumlah mereka setiap tahun fluktuatif.

"Sekitar 80 persen nelayan masih menggunakan peralatan tradisional," katanya.

Para nelayan itu tersebar di beberapa wilayah pesisir Kota Semarang. Sebagian besar terkonsentrasi di Kecamatan Genuk, Kecamatan Semarang Utara, dan Kecamatan Tugu Semarang.

Kepala Program dan Advokasi Layar Nusantara, Sukarman, menilai, tingkat kesejahteraan nelayan tidak hanya terkait sistem manajemen yang diterapkan.

Regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah kepada mereka, katanya, juga memengaruhi tingkat kesejahteraannya.

"Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad, telah mencanangkan Revolusi Biru untuk meningkatkan produksi perikanan, salah satunya dengan penghapusan retribusi yang ditarik dari nelayan," katanya.

Namun, katanya, antara kebijakan pusat dengan daerah itu tampak tidak terjadi sinkronisasi.

Hingga saat ini, katanya, 28 kepala daerah tidak menerapkan kebijakan itu dan tetap menarik retribusi dari nelayan termasuk Kota Semarang.

"Belum lagi bencana ekologis yang banyak terjadi di daerah pesisir seperti abrasi dan pencemaran. Kami mencatat setidaknya ada sekitar 41 bencana ekologis yang terjadi di Pantai Utara selama 2009," kata Sukarman.

sumber : http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=25654

Comments

Add New Search

3.20 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."