kiara.or.id

90 Persen Nelayan Semarang Pakai Perahu Kecil

Kamis, 25 Februari 2010 | 11:13 WIB

Semarang, Kompas - Sebanyak 80 persen dari 1.370 nelayan di Kota Semarang masih menggunakan peralatan tradisional sehingga produktivitas mereka tidak maksimal. Dengan kondisi seperti ini, nelayan di daerah tidak akan mampu menyukseskan target pemerintah pusat untuk meningkatkan produksi kelautan hingga 300 persen pada tahun ini.

Hal ini terungkap dalam diskusi publik bertema "Kebijakan Pesisir dan Kelautan: Di Mana Kesejahteraan Nelayan Semarang" di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Rabu (24/2), di Semarang. Tampil sebagai pembicara Kepala Seksi Teknologi dan Produksi Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang Sunaryo, Kepala Program dan Advokasi Layar Nusantara Sukarman, dan pengajar Fakultas Hukum dan Magister Hukum Unika Soegijapranata Yovita Indrayati.

Sunaryo mengatakan, sebanyak 90 persen nelayan di Kota Semarang juga masih memakai perahu kecil, yaitu di bawah 5 gross ton sehingga area penangkapan ikan terbatas. "Dengan peralatan seperti itu, mereka juga tidak dapat melaut sepanjang waktu karena pengaruh cuaca," kata Sunaryo.

Oleh karena itu, jumlah nelayan di Kota Semarang tidak pernah stabil. Keterbatasan alat produksi membuat nelayan beralih profesi untuk sementara waktu, terutama pada musim angin barat ketika nelayan kesulitan mencari ikan.

Sukarman mengatakan, jika pemerintah tidak memerhatikan permasalahan tersebut, program nasional peningkatan produksi kelautan hingga 300 persen tidak akan terwujud. "Pemerintah perlu segera melihat sisi kesejahteraan nelayan, konflik antarnelayan, dan bencana ekologi pesisir yang merugikan para nelayan," kata Sukarman.

Nelayan juga dihadapkan pada permasalahan retribusi di tempat pelelangan ikan sebesar 5 persen yang dinilai memberatkan. Pemerintah pusat telah berusaha menghapus retribusi tersebut, tetapi 28 kabupaten dan kota di Jawa Tengah menolak rencana tersebut.

Pemerintah daerah menganggap retribusi tersebut penting untuk meningkatkan pendapatan daerah dan sektor perikanan. "Kalau retribusi sangat bermanfaat, mengapa tempat pelelangan ikan di Kota Semarang tidak pernah dibenahi? Ke mana dana retribusi itu mengalir?" kata Sukarman.

Bencana ekologi seperti abrasi dan pencemaran air laut, kata Sukarman, juga belum diperhatikan pemerintah secara serius. Pemerintah daerah masih membuka lebar peluang eksploitasi di kawasan pesisir bagi pengusaha bermodal besar dan mengabaikan keseimbangan lingkungan. (DEN) 

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/02/25/11135643/Alat.Terbatas..Nelayan.Terhambat

Comments

Add New Search

3.20 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."