| Kaji Ulang Merauke “Food Energy Estate” |
| Sunday, 07 March 2010 | |||||||
|
Sabtu, 06 Maret 2010 11:25 Jakarta – Aliansi Desa Sejahtera (ADS) menuntut pemerintah mengkaji ulang Merauke Integrated Food Energy Estate (MIFEE) yang dinilai merugikan rakyat. Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator ADS, Kamis (4/3) mengatakan, penduduk Papua belum siap menerima program ini. Ditambah lagi, MIFEE hanya menguntungkan pihak swasta, sementara rakyat kecil tetap kelaparan. MIFEE hanya mengakomodasi proses pemindahan lahan secara masif ke tangan swasta tanpa menjawab persoalan ketersediaan pangan bagi masyarakat Indonesia dan dunia,” katanya. Witoro, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Beras ADS menambahkan, terlalu riskan jika Indonesia menyerahkan urusan pangan ke swasta. ”Indonesia ingin mengikuti Brasil, padahal program serupa di sana pun berdampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan,” katanya. Menurutnya, tidak akan ada kemandirian pangan jika semua hal yang terkait pangan, mulai dari benih hingga pemasaran, dikuasai swasta. Seharusnya, investasi untuk pertanian 10 tahun ke depan ditujukan ke petani kecil. Sementara itu, Mida Saragih dari Pokja Perikanan ADS mengatakan, pemerintah seolah setengah hati dalam usahanya menyejahterakan rakyat dengan mengeluarkan UU yang makin membuka peluang pemodal asing menguasai sektor agraria. Dengan adanya food estate, swasta akan diberi izin mengelola lahan maksimal 10.000 hektare selama 35 tahun dan bisa diperpanjang. Bahkan, pemerintah sudah memberi izin beberapa perusahaan sehingga sudah ada masyarakat adat yang menjual lahannya dengan harga yang sangat murah. (mg-1) Sumber: http://www.sinarharapan.co.id/cetak-sinar/berita/read/kaji-ulang-merauke-food-energy-estate/
Powered by !JoomlaComment 3.20
3.20 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved." |
|||||||
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|