kiara.or.id

Menurut dia, pemerintah hanya perlu berkonsentrasi untuk menguatkan "state regulatory", terkait tata kelola, tata produksi, dan tata niaga udang nasional.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini beberapa lembaga internasional, importir, dan industri ritel berupaya mengembangkan standar bisnis budidaya dengan sertifikasi. Karena itu, dialog budidaya udang (Shrimp Aquaculture Dialogue) yang digagas ASC akan dilaksanakan mulai 9 hingga 10 Maret 2010, di Jakarta.

Ia menyakini bahwa standar yang dikembangkan menjadi sertifikasi tersebut catatan sejarah penerapannya di sektor perikanan tidak mampu menjawab permasalah dampak negatif industri udang.

Tidak heran, menurut dia, apabila sertifikasi yang diusulkan ASC juga tidak diterima oleh penduduk di negara-negara selatan.

"Karena itu kita mendorong dan meminta pemerintah dan lembaga keuangan untuk memahami dampak negatif industri tambak udang terhadap ketahanan pangan dan daya keselamatan dari bencana di pesisir," ujar dia.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa moratorium tambak udang dan perlindungan mangrove serta sumber daya perikanan adalah keharusan sehingga stok ikan terjaga, penduduk sehat dan sejahtera.

Selain itu, ia mendesak agar semua pihak mengakui dan menghormati hak ulayat penduduk yang mengelola wilayah pesisir dan sumber daya perikanan, juga mendukung upaya mereka bertahan dari dampak perubahan iklim.

Pemerintah, lanjut dia, juga harus memahami konteks kekinian bahwa industri tambak udang mensuplai kebutuhan protein sejumlah negara maju, dan mengancam ketersediaan gizi yang cukup bagi penduduk di selatan dunia.

Sumber: http://id.news.yahoo.com/antr/20100308/tbs-kiara-tolak-usulan-sertifikasi-udang-251e945.html

Comments

Add New Search

3.20 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."