kiara.or.id

Rabu, 10 Maret 2010 | 03:56 WIB

 Jakarta, Kompas - Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak akan menambah luasan tambak karena berisiko merusak hutan bakau serta memperberat pencemaran dalam proses budidayanya.

Namun, produksi udang ditargetkan naik dari 400.000 metrik ton menjadi 699.000 metrik ton pada 2014. Peningkatan produksi akan dicapai dengan merevitalisasi 180.000 tambak telantar tidak produktif.

Direktur Perbenihan Kementerian Kelautan dan Perikanan Ketut Sugana menyatakan, pertambahan luasan tambak udang sesuai dengan data berkurangnya luasan hutan bakau. Konversi hutan bakau menjadi tambak merupakan salah satu penyebab utama kerusakan hutan bakau.

”Dalam dua tahun, luasan tambak bertambah dari 420.000 hektar menjadi 450.000 hektar. Data menunjukkan, penambahan luas tambak menjadi salah satu penyebab kerusakan hutan bakau. Karena itu, pencapaian target kenaikan produksi udang itu tidak dengan membuka tambak baru,” kata Ketut seusai membuka Shrimp Aquaculture Dialogue di Jakarta, Selasa (9/3).

Ia menyatakan, dari 450.000 hektar tambak intensif dan tradisional, 40 persen di antaranya telantar dan tidak berproduksi maksimal. ”Revitalisasi tambak yang rusak lebih aman bagi lingkungan dan kelestarian hutan bakau. Revitalisasi harus dilakukan baik pada tambak telantar yang dikelola secara tradisional ataupun intensif,” kata Ketut.

Dia membenarkan bahwa di antara 180.000 hektar tambak yang telantar terdapat tambak intensif oleh industri perikanan besar, termasuk 16.000 hektar tambak udang sebuah perusahaan di Lampung. ”Pemerintah memberikan tenggat tiga bulan untuk merevitalisasi tambak mereka. Jika tidak selesai, akan diambil langkah lain untuk melanjutkan revitalisasi,” katanya.

Staf Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Mida Novawanty Saragih, menyatakan, industri tambak intensif berskala besar adalah perusak utama hutan bakau. ”Tambak 16.000 hektar di Lampung merusak hutan bakau bukan hanya saat dibuka, melainkan juga dalam proses pemberian pakan yang mencemari air sehingga bakau mati. Tambak yang ditelantarkan itu juga menyebabkan banjir yang melanda 25 kecamatan,” katanya.

Saragih menyatakan, ”Industri tambak tidak menghasilkan keuntungan berarti bagi Indonesia dan para petani tambak selama industri tambak udang Indonesia dikuasai satu kelompok usaha saja. Melalui jaringan perusahaannya, dia menguasai 60 persen produksi udang nasional, juga mendominasi industri udang di 70 negara. Tambak hanya menambah kerusakan lingkungan, tanpa memperbaiki kesejahteraan rakyat,” kata Saragih.

Petani tambak plasma asal Lampung yang juga aktivis Perkumpulan Petambak Plasma Udang Windu, Nafian Faiz, menyatakan, target pemerintah menetapkan standardisasi dan penambahan produksi udang nasional ironis dengan fakta ribuan petambak plasma yang kehilangan pendapatan karena tambak ditelantarkan pengelola plasma.

”Di Lampung, 4.000 petambak telantar karena 11 blok tambak plasma belum direvitalisasi. Standardisasi produksi tidak ada maknanya jika tidak meningkatkan kesejahteraan petambak,” kata Nafian. (ROW)

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/03/10/03562848/Pembukaan.Tambak.Perlu.Dihentikan

Comments

Add New Search

3.20 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."